Namun, ternyata Marullah baru diketahui sudah kembali ke Jakarta hari ini. Karena itu, pelantikan Pj Sekda DKI dibatalkan.
"Tidak ada pelantikan Pj, karena yang bersangkutan sudah pulang rupanya. Pak Sekda sudah pulang, sudah aktif lagi hari ini," ucapnya.
Menurut Riza, sesuai aturan memang harus ada Pj Sekda jika posisi ini kosong selama 15 hari. Namun, jika pejabat aslinya sudah aktif kembali maka tidak perlu dilakukan pelantikan Pj.
"Kan memang ada aturan, setelah 15 hari. Nah, pak Sekda kan lebih dari 15 hari. Namun demikian, ternyata pak Sekda sudah pulang. Tadi sudah kembali ke Jakarta," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat berencana melantik Sigit Wijatmoko sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Acara ini rencananya digelar di Balai Kota DKI pukul 13.30 WIB.
Rencana ini diketahui dalam undangan resmi dari Anies yang tersebar di kalangan wartawan. Tak lama setelah itu, acara ini dibatalkan karena penyebab yang tak diketahui.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membenarkan adanya rencana menggelar pelantikan Pj Sekda DKI itu. Ia mengaku juga mendapatkan undangannya.
"Saya dapat suratnya. Lalu tadi pagi saya konfirmasi ke Pak Sekda (Marullah). Katanya enggak jadi. Dibatalkan," ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (18/7/2022).
Belakangan ini, Sigit yang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta itu juga sudah menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda DKI karena pejabat resminya, Marullah Matali sedang menunaikan ibadah haji. Pelantikan Sigit sebagai Pj juga dikarenakan kekosongan posisi untuk sementara itu.
Kendati demikian, Prasetio menyebut acara itu batal karena Marullah sudah sampai lagi di Jakarta.
"Diperpanjang karena Pak Marullah dipikir masih ada di Tanah Suci, padahal sudah pulang. Jadi, (acara pelantikan Pj Sekda DKI) enggak jadi," jelasnya.
Selain itu, Prasetio juga mengaku geram dengan tindakan Anies yang sempat ingin melantik Sigit sebagai Pj Sekda. Pasalnya, pemilihan Pj Sekda harus melalui mekanisme pengajuan ke Kemendagri.
Selanjutnya, untuk jabatan Sekda DKI juga diputuskan oleh presiden RI. Karena itu, ia menilai apa yang dilakukan Anies menyalahi keputusan Presiden.
"Itu namanya melangkahi keputusan presiden yang menunjuk," pungkasnya.
TERPOPULER
