Mengapa Oposisi Australia Terus Mendesak Penutupan Perbatasan dengan Indonesia?

Siswanto, ABC

Selasa, 02 Agustus 2022 | 04:00 WIB
Mengapa Oposisi Australia Terus Mendesak Penutupan Perbatasan dengan Indonesia?
Bandara di Australia [Foto: Antara]

Suara.com - Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton mendesak pemerintah Australia menutup perbatasan dengan Indonesia karena risiko penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, hal ini tampaknya tidak sesuai dengan saran kesehatan dari pejabat tertinggi kedokteran hewan.

Sikap pemimpin Partai Liberal itu juga tidak sejalan dengan pandangan pelaku usaha berpotensi paling terdampakjika PMK mewabah di Australia.

Pejabat tertinggi kedokteran hewan Australia, Dr Mark Schipp, yang terus memantau kesiapan biosekuriti negara itu, menegaskan penutupan perbatasan dengan Indonesia tidaklah diperlukan.

Pelaku industri dari Federasi Petani Nasional, Dewan Industri Daging Australia,Dewan Peternak Sapi Australia, Produsen Domba Australia, Asosiasi Penggemukan Ternak Australia dan Dewan Eksportir Ternak Australia semuanya mendukung agar perbatasan dengan Indonesia tetap terbuka.

Dewan Industri Susu Australia juga menerima saran dari pemerintah Australia untuk menjaga perbatasan tetap terbuka.

Sangat jarang sekali adanya politisi yang menyerukan permintaan ekstrem seperti itu, tanpa dukungan kalangan industri terkait atau saran dari para pakar.

Selama menjabat sebagai pemimpin oposisi dalam dua bulan terakhir, Peter Dutton mungkin berpandangan dirinya tidak akan rugi apa-apa bila menyampaikan desakan ini. Mungkin pula dia menyamakan antara biosekuriti dan keamanan nasional.

Dr Schipp, yang belum lama berhenti sebagai presiden Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, mengatakan Australia memiliki pengaturan biosekuriti terkuat di dunia.

"Kita ini terkenal di seluruh dunia karena pengaturan yang kita terapkan di bandara dan pelabuhan laut," kata Dr Schipp.

Dia menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah ekstensif untuk memvaksinasi ternak.

Dr Schipp juga berulang kali mengingatkan bahwa paket makanan yang dibawa secara ilegal menimbulkan risiko penyebaran penyakit ternak yang lebih besar dibandingkan dengan turis yang membawa virus pada pakaian atau sepatu mereka.

Selain itu, ada puluhan negara di mana wabah PMK telah menyebar, tapi Partai Koalisi Liberal/Nasional sendiri tidak pernah menutup perbatasan Australia ketika mereka masih berkuasa.

Indonesia adalah salah satu pasar terbesar untuk ternak sapi dan biji-bijian gandum Australia.

Menutup pintu untuk Jakarta jelas akan merepotkan hubungan perdagangan dan diplomatik, yang belum sepenuhnya sembuh akibat keputusan Australia tahun 2011 untuk mengakhiri ekspor ternak hidup secara sepihak.

Partai Koalisi seringkali berdalihbahwa penghentian ekspor ternak itu adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Partai Buruh dan harus dibayar oleh pembayar pajak Australia sampai sekarang.

Pada bulan Mei, ketika penyakit mulut dan kuku pertama kali dilaporkan di Indonesia, Menteri Pertanian dari Partai Koalisi saat itu, David Littleproud, menegaskan pihaknya akan mendengarkan saran dari pejabat tertinggi kedokteran hewan saat situasi penyakit mulut dan kuku berkembang.

Pada bulan Maret, Littleproud menyebut saran Federasi Petani Nasional (NFF) agar Australia membantu pendanaan untuk mengatasi wabah penyakit kulit ternak di Indonesia, sebagai saran yang bodoh.

"Di dalam negeri kita pun tidak Departemen Pertanian dan para pakar memberikansaran, bukan kritikan miring yang tidak memahami sains," katanya saat itu.

Makanya, sangat mengherankan melihat sikap Partai Koalisi sekarang, ketika Menteri Pertanian baru dari Partai Buruh saat ini, Murray Watt, mengumumkan peningkatan dukungan untuk Indonesia serta penerapan langkah-langkah biosekuriti baru di Australia, yang semuanya didasarkan atas saran para pakar.

Tapi tidak seperti Peter Dutton dan beberapa anggota parlemen dari Partai Koalisi, kini Littleproud telah berhenti menyerukan agar perbatasan dengan Indonesia ditutup.

Setelah mendapatkan pengarahan dari Dr Schipp pekan lalu, Littleproud yang kini memimpin Partai Nasional mengatakan, pemerintah harus terbuka menyatakan kapan titik pemicu kebijakan itu perlu diterapkan.

Pesan yang tidak konsisten ini telah memicu kebingungan, kecemasan, dan membuat frustrasi presiden NFF, Fiona Simson.

"Pesan yang tak jelas dan histeria dari Partai Koalisi tentang masalah ini sama sekali tidak membantu di saat para petani sangat khawatir," ujar Simson kepada ABC.

Menteri Pertanian Murray Watt mengatakan komentar-komentar dari oposisi telah terdengar di pasar ekspor, dan dapat membahayakan perdagangan dengan Indonesia.

Dia juga mengatakan pemerintah akan terus menerapkan lebih banyak tindakan, sejalan dengan saran pakar biosekuriti, untuk mencegah penyebaran penyakit ini.

Australia telah bebas dari penyakit mulut dan kuku selama lebih dari 100 tahun.

Tidak ada pihak mana pun yang ingin melihat wabah PMK kembali lagi.

Dengan kemungkinan wabah PMK di Indonesia yang akan berlangsung berbulan-bulan, jika bukan bertahun-tahun, tentunya akan lebih baik menjauhkan tendensi piltis dari responbiosekuriti Australia.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Peneliti IPI Apresiasi 'Dasco Effect': DPR Berperan Strategis Jembatani Menkeu dan BI

Peneliti IPI Apresiasi 'Dasco Effect': DPR Berperan Strategis Jembatani Menkeu dan BI

Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:44 WIB

Luhut Ungkap Prabowo Mau Kasih Bansos Tunai Rp5,4 Juta/Orang, Penerimanya Disaring Pakai AI

Luhut Ungkap Prabowo Mau Kasih Bansos Tunai Rp5,4 Juta/Orang, Penerimanya Disaring Pakai AI

Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:44 WIB

Jangan Langsung Panik! Ini Cara Cerdas Mengatur Pengeluaran Saat Harga Pertamax Meroket

Jangan Langsung Panik! Ini Cara Cerdas Mengatur Pengeluaran Saat Harga Pertamax Meroket

Your Say | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:43 WIB

Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik

Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:42 WIB

KAI Pajang Aset Siap Bisnis, dari Stasiun hingga Lahan Komersial

KAI Pajang Aset Siap Bisnis, dari Stasiun hingga Lahan Komersial

Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:40 WIB

Media Vietnam: Tinggal Menunggu Waktu Timnas Indonesia Tembus 100 Besar Ranking FIFA

Media Vietnam: Tinggal Menunggu Waktu Timnas Indonesia Tembus 100 Besar Ranking FIFA

Bola | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:39 WIB

Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:36 WIB

BBM Langka Usai Kenaikan Harga, SPBU Vivo Hentikan Operasional

BBM Langka Usai Kenaikan Harga, SPBU Vivo Hentikan Operasional

Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:34 WIB

Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur

Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:27 WIB

5 Rekomendasi Sunscreen SPF 30 untuk Dipakai Indoor, Ringan dan Harga Terjangkau

5 Rekomendasi Sunscreen SPF 30 untuk Dipakai Indoor, Ringan dan Harga Terjangkau

Lifestyle | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:26 WIB

Terkini

Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik

Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:42 WIB

Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:36 WIB

Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur

Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:27 WIB

Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:24 WIB

Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk

Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:18 WIB

Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan

Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:18 WIB

Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027

Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:05 WIB

Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi

Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:05 WIB

Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu

Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:05 WIB

Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga

Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 14:53 WIB