Suara.com - Kebijakan Kementerian Kominfo yang melakukan pemblokiran pada berbagai teknologi memang sempat mengundang banyak respons dari warganet.
Paling ramai adalah ketika Kominfo melalui aturan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat memblokir Paypal dan Steam.
Mengenai blokir memblokir, Kementerian Kominfo melalui Menteri Johnny G Plate memberikan penjelasan soal huru-hara di Kementerian Kominfo di Podcast Deddy Corbuzier.
Soal berbagai pemblokiran, Deddy Corbuzier mempertanyakan apakah Indonesia siap dalah hal kedaulatan digital seperti negara Tiongkok.
Menteri Johnny menyebutkan bahwa Indonesia sedang mencapai fase tiga dalam konteks kedaulatan secara umum.
"Kedaulatan fase pertama pada saat perjuangan kemerdekaan politik dan teritorial," ungkap Johnny.
Kemudian kedaulatan kedua adalah kedaulatan maritim melalui Deklarasi Juanda. Sementara saat ini, pada kedaulatan fase tiga adalah fase digital.
"Kita menjaga kedaulatan digital, jangan sampai terbentuk koloni-koloni, seperti pada saat perjuangan kemerdekaan," kata Johnny.
"Dalam rangka kedaulatan digital di situlah penegakan hukum dalam ruang digital," tambahnya.
Baca Juga: Kominfo Akan Teliti Lagi Aplikasi Judi Online yang Sudah Daftar PSE
Menurutnya, legislasi dan payung hukum itulah yang menjaga kedaulatan digital.
Lebih lanjut, Menteri Kominfo menjelaskan soal infrastruktur teknologi yang sedang dibangun di Indonesia mulai dari fiber optic dan lain sebagainya.
Saat ditanya kembali oleh Deddy Corbuzier, mampukah Indonesia membuat aplikasi sekelas Tiktok maupun Instagram, Johnny menjawab bahwa Indonesia harus bisa.
"Harus bisa, bukan hanya aplikasi Instagram tapi search engine pun harus mampu kita buat," ungkap Johnny.
Menteri Johnny menambahkan bahwa awal mula menjadi menteri dia sudah mengumpulkan tim dan menanyakan apakan bisa membuat search engine sendiri layaknya Google.
"Saya pada saat menjadi menteri pertama saya panggil tim, berapa triliun dana yang dibutuhkan, saya sudah siapkan," kata dia.
