Infografis
“Tim penilai ini adalah Tim yang dimiliki internal perbankan, jadi sekarang ada komite kredit lah. Jadi kalau ada perusahaan besar minjam 100 miliar nanti akan dinilai oleh tim kredit perbankan,” lanjutnya.
Saat ini, ia mengamini bahwa Indonesia belum mempunyai sosok atau tokoh penilai HKI. Nantinya, Kemenparekraf berencana memiliki kualifikasi terkait penilai, salah satunya punya lisensi atau surat kompetensi yang dikeluarkan Kemenparekraf atau lembaga sertifikasi.
“(Penilai HKI) belum ada di Indonesia tapi disebutkan mencakup mereka yang memiliki sertifikat penilai publik atau teman-teman di MAPPI lah dan mereka sudah mendapat seperti sertifikat kompetensi bidang kekayaan intelektual, jadi teman-teman penilai aset sekarang mereka adalah calon penilai HKI setelah mereka mendapat license atau surat kompetensi yang mungkin nanti ada di kemenparekraf atau lembaga sertifikasi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data tahun 2020 yang diungkap Kemenparekraf, nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp1.135 triliun, ranah ekspor ekonomi kreatif US$15,06 miliar dengan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif sebanyak 18,76 juta orang. Melihat besaran uang tersebut, Kemenparekraf yakin bahwa PP ini justru akan membawa ekonomi kreatif Indonesia semakin bergerak ke arah yang lebih positif.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan kepada Tim Warta Ekonomi bahwa saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait PP Nomor 24 Tahun 2022.
Sandi mengungkapkan hadirnya PP tersebut sebagai bentuk hadiah istimewa dari Presiden Joko Widodo kepada para pelaku ekonomi kreatif. Hingga saat ini Sandi mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia serta instansi terkait demi terwujudnya aturan tersebut.
