Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan pujian dari Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Ini terkait penanganan gejolak ekonomi di Indonesia saat dihantam pandemi Covid-19 hingga lonjakan harga minyak dunia.
Menurut Misbakhun, Presiden Jokowi berhasil memberikan arahan kepada para menterinya sehingga menghasilkan kebijakan fiskal yang bagus. Ia menyebut nama Airlangga Hartanto dan Sri Mulyani.
"Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat bagus," ujar kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (14/8/2022).
"Lalu didukung peran Pak Perry bersama jajaran Bank Indonesia," lanjutnya.
Misbakhun melanjutkan, pencapaian tersebut tak terlepas dari koordinasi yang baik antara Presiden Jokowi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Misbakhun menyatakan hal itu di depan ratusan konstituennya pada kegiatan 'Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata' yang digelar di Kantor Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (13/8/2022).
Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu lantas mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5 Agustus lalu. Menurut Misbakhun, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen.
"Positif. Di saat luar negeri mengalami gejolak harga BBM, di Indonesia naik atau enggak? Kan, enggak," ujarnya.
Misbakhun menyatakan pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM. Namun, dia menyebut kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM harus ditopang kebijakan moneter.
Baca Juga: 5 Fakta Prabowo Subianto Kembali Maju Jadi Capres, Dapat Restu Jokowi
Menurut Misbakhun, BI sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter punya andil besar dalam menjaga ketersediaan dana.
"Nah, uang subsidi ini dari mana? Sebagian dari pajak negara, sebagian dari Bank Indonesia," kata Misbakhun.
Ia menjelaskan pemerintah dan BI telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III. Melalui skema itu, BI membeli SBN dari pemerintah.
SKB itu berisi kesepakatan tentang berbagi beban (burden sharing) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).
"Dengan SKB Jilid III, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia," tutur Misbakhun.
Dia menambahkan saat ini seluruh masyarakat menikmati buah kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM.
