Jokowi Singgung Agenda Nasional Berlanjut saat Pidato di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Memang Tantangannya Berat

Sedangkan agenda ketiga, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus memperkuat perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat.

Selain itu, pemerintah juga akan terus menjamin pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan serta kelompok marjinal.

"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan," terangnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus korupsi besar di Tanah Air yang telah berhasil diungkap sehingga Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Tidak hanya itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 pada tahun 2022.

"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM, masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, juga telah saya tanda tangani," terangnya.

Agenda keempat, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya pemberdayaan UMKM.

Menurutnya, saat ini ada 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

"Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri, juga akan terus didisiplinkan," ucap Presiden.

Agenda besar nasional yang kelima adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus terus dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang akan dibangun oleh APBN, tetapi 80 persen investasi swasta turut diundang untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa IKN bukan hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

"Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba, dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," ujar Presiden.

Jokowi juga mengingatkan bahwa semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan.