Suara.com - Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) dari berbagai komunitas berujuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/8/2022). Mereka datang lengkap dengan mobil komando dan bendera-bendera komunitas ojol sekita pukul 12.20 WIB.
Lagu Maju Tak Gentar, mengiringi derap langkah maju para demonstran menuju pagar DPR RI. Bendera merah-putih juga dikibarkan oleh para demonstran.
Kedatangan mereka untuk menuntut kesejahteraan bagi para pengemudi ojol. Kenaikan tarif hingga pengurangan potongan pendapatan menjadi salah tuntutan yang mereka tumpahkan ke DPR.
"Temen-temen tahu kalau kami dapat tarif Rp16 ribu. Berapa rupiah yang kita terima? Hanya Rp8 ribu. Apakah itu adil?” kata orator di atas mobil komando, Senin.
“Tidak,” lanjut massa aksi lainnya.
Pantauan Suara.com di lapangan, arus lalu lintas di Jalan Gatot Suburoto, dari arah Semanggi menuju Slipi, masih dapat dilewati oleh kendaraan lain.
Kekinian, aksi unjuk rasa para pengemudi ojol itu masih dalam keadaan tertib dan kondusif.
Dijaga Ribuan Personel Gabungan
Ribuan personel gabungan TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi dari kelompok ojol di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut total personel gabungan yang dikerahkan mencapi 1.400. Ribuan personel tersebut nantinya disebar di beberapa titik.
"Total keseluruhan 1.400-an personel," kata Komarudin kepada wartawan, Senin (29/8/2022).
Selain mengerahkan ribuan personel gabungan, pihak kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Namun, hal tersebut bersifat situasional.
Terkait aksi demonstrasi ini, Komarudin mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari koordinator aksi. Dia meminta peserta aksi nantinya dapat menyampaikan pendapat secara damai.
"Diharapkan semua bisa berjalan dengan baik. Kami akan mengawal jalannya aksi pada setiap titik," katanya.
Aksi demonstrasi ini digelar pengemudi ojol sebagai respons atas keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menunda kenaikan tarif. Selain itu mereka juga menuntut pemerintah untuk merevisi potongan komisi pendapat mitra hingga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.
TERPOPULER
