Mengetahui Apa Itu Tunjangan Profesi Guru: Pengertian, Besaran, Syarat Mendapatkan

• Ib sebesar Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900 

• Ic sebesar Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 

• Id sebesar Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500 

Golongan II 

• IIa sebesar Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 

• IIb sebesar Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300 

• IIc sebesar Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 

• IId sebesar Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000 

Golongan III 

• IIIa sebesar Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 

• IIIb sebesar Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 

• IIIc sebesar Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 

• IIId sebesar Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000 

Golongan IV 

• IVa sebesar Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 

• IVb sebesar Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 

• IVc sebesar Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 

• IVd sebesar Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 

• IVe sebesar Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200 

Sedangkan, bagi guru non-PNS, tunjangan profesi akan diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, serta kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru yang berstatus PNS. 

Syarat Mendapatkan Tunjangan Profesi Guru 

Selain sertifikat pendidik, seorang guru juga harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan untuk mendapat tunjangan profesi.

Kriteria ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan juga tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah. Berikut ini syaratnya: 

1. Memiliki sertifikasi pendidikan
2. Berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
3. Mengajar dalam satuan pendidikan yang telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek
4. Guru pendidikan agama yang memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik serta memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang telah diterbitkan oleh Kemendikbudristek
5. Memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
6. Memenuhi syarat beban kerja guru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.
7. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja paling rendah yaitu Baik.
8. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru harus sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.
9. Tidak boleh terikat sebagai tenaga tetap di salah satu instansi selain satuan pendidikan bagi guru PNSD atau dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota.
10. Dilarang merangkap jabatan dalam lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif. 

Sebagai Informasi, yang dilansir melalui laman  Kemendikbudristek, RUU Sisdiknas menjado salah satu Rancangan Undang-Undang yang diusulkan saat program legislasi nasional 2020-2024. RUU ini nantinya akan diarahkan menjadi undang-undang pengganti. Adapun undang-undang ini sebagai pengganti dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 

Demikianlah informasi mengenai apa itu Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang diisukan akan dihapus lengkap dengan pengertian, besaran dan syarat untuk mendapatkannya. Semoga bermanfaat!

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari