DPR RI Diduga Berencana Anggarkan Dana Rp 955 Juta Buat Cetak Kalender, Publik: The Real Beban Negara

Dany Garjito, Fita Nofiana

Selasa, 30 Agustus 2022 | 12:37 WIB
DPR RI Diduga Berencana Anggarkan Dana Rp 955 Juta Buat Cetak Kalender, Publik: The Real Beban Negara
Ilustrasi anggota DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dilaporkan tengah susun rancangan anggaran untuk pengadaan barang, salah satunya pencetakan kalender.

Dana yang dianggarkan pun tak main-main, pasalnya anggota DPR RI menganggarkan dana seniali Rp 955.737.000 untuk cetak kalender dengan sumber anggaran dari APBN.

Melansir dari akun Instagram @lamputerangofficial, pada laman resmi LPSE DPR RI anggaran tersebut memiliki tender 739087 dengan update terakhir pada tanggal 23 Agustus 2022.

APBN yang digunakan untuk mencetak kalender hampir Rp 1 miliar itu berasal dari pembayaran pajak dan penerimakaan bukan pajak seperti laba BUMN dan hibah swasta.

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Suara.com/Novian)
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Suara.com/Novian)

Anggaran yang begitu besar untuk kalender itu berbanding terbaik dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani.

Dia menyebutkan bahwa APBN tercekik, bahkan sempat menyebut bahwa dana pensiunan untuk PNS membebani APBN.

Unggahan tentang rancangan pendanaan untuk kalender oleh DPR yang habiskan ratusan juta tersebut sontak mengundang berbagai respons publik di kolom komentar.

DPR anggarkan dana untuk kalender (Instagram/sisiterang)
DPR anggarkan dana untuk kalender (Instagram/sisiterang)

"Bikin kalender doang hampir 1 M, di hape lo pada pada ada kalender woy," komentar warganet.

"Kalendernya gambarnya kayak apa sih sampai hampir 1 M," imbuh warganet lain.

baca juga

"Oke kita cetak kalender, ni misalkan yak. Anggota DPR ada 1000 orang, ongkos cetak per kalender 50.000 (ini udah yg bagus harusnya, silahkan cek) 1000 x 50000 = 50.000.000," tambah warganet lainnya.

"Kalau yang begini baru the real beban negara," tulis warganet di kolom komentar.

"Gaji, tunjangan, dan fasilitas bikin nyaman urusan kalender duduk aja musti disediain negara," timpal lainnya.

Saat berita ini dibuat, unggahan tersebut telah disukai ratusan kali dengan puluhan komentar dari warganet.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Viral ODGJ Diduga Dianiaya di Jalanan, Dilempar Batu Sampai Ditabrak Motor Freestyle

Viral ODGJ Diduga Dianiaya di Jalanan, Dilempar Batu Sampai Ditabrak Motor Freestyle

Bali | Selasa, 30 Agustus 2022 | 10:58 WIB

Bantah Protes Amien Rais Soal Penyataan di Kasus KM 50, Mahfud MD Kasih Bukti: Mohon Maaf, Bapak Sendiri yang Bilang

Bantah Protes Amien Rais Soal Penyataan di Kasus KM 50, Mahfud MD Kasih Bukti: Mohon Maaf, Bapak Sendiri yang Bilang

News | Selasa, 30 Agustus 2022 | 11:00 WIB

Momen Faizal Assegaf Ngamuk di Bareskrim Polri Usai Tahu Tak Dilaporkan Erick Thohir: Pengecut!

Momen Faizal Assegaf Ngamuk di Bareskrim Polri Usai Tahu Tak Dilaporkan Erick Thohir: Pengecut!

News | Selasa, 30 Agustus 2022 | 10:59 WIB

Terkini

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 00:04 WIB

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:46 WIB

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:37 WIB

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 22:05 WIB

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50 WIB

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:06 WIB

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:49 WIB

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:36 WIB

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:29 WIB

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:08 WIB

×