Relawan Musra Usulkan Nama Capres, PDIP Ingatkan Skala Prioritas ke Jokowi

Rabu, 31 Agustus 2022 | 16:00 WIB
Relawan Musra Usulkan Nama Capres, PDIP Ingatkan Skala Prioritas ke Jokowi
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022). [Suara.com/Bagaskara].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Musyawarah Rakyat (Musra) relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan nama calon presiden yang akan didukung di 2024 ke Jokowi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, justru memberikan wanti-wanti ke Jokowi, terlebih ke pemerintah soal urusan memilih nama capres bukan menjadi urusan pemerintahan.

Menurutnya, yang seharusnya dilakukan pemerintah kekinian, yaitu mengatasi berbagai permasalahan pemulihan ekonomi.

"Dalam situasi seperti ini, bagi pemerintahan Presiden Jokowi, bagi Pak Jokowi bagi para menteri, skala prioritasnya adalah bukan lagi untuk menjaring mendengarkan nama, tapi skala prioritasnya adalah untuk mengatasi ini, berbagai tekan-tekanan ekonomi. Sehingga itu yang seharusnya didahulukan," kata Hasto di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).

Kendati begitu, menurut Hasto, pihaknya enggan mempermasalahkan soal langkah yang diambil para relawan tersebut. Ia menyinggung soal relawan memang mempunyai banyak kepentingan, dan hal itu merupakan hal yang biasa.

"Kan begitu banyak kan kepentingan-kepentingan yang ada terkait dengan masa depan itu. Ya sebagai suatu dinamika, ya itu biasa terjadi," tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, dalam aturan kepemiluan memang partai politik lah yang mempunyai kewenangan untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Sementara relawan, kata dia, dibentuk setelah konfigurasi calon itu dipastikan dengan penetapan partai-partai politik.

Adapun PDI Perjuangan sendiri, kata dia, masih menjaring nama-nama capres-cawapres yang akan diusung. Hal itu akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri.

"Ini kan kita lihat nama-nama kan sudah termasuk arah koalisi pun sudah menjadi bahasan diskursus politik menuju 2024, dan partai pun juga melakukan hal yang sama. Kami menjaring, kami mendengarkan masukan-masuakn dan ibu ketua umum lah yang akan mengambil keputusan terhadap hal tersebut," pungkasnya.

Baca Juga: Anggap Wajar Kehadiran Jokowi di Musra Projo, Ketua DPD PDI P Jabar Ogah Bahas Substansi

Musra Relawan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI