REGIONAL:
Suara.com - Musyawarah Rakyat (Musra) relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan nama calon presiden yang akan didukung di 2024 ke Jokowi.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, justru memberikan wanti-wanti ke Jokowi, terlebih ke pemerintah soal urusan memilih nama capres bukan menjadi urusan pemerintahan.
Menurutnya, yang seharusnya dilakukan pemerintah kekinian, yaitu mengatasi berbagai permasalahan pemulihan ekonomi.
"Dalam situasi seperti ini, bagi pemerintahan Presiden Jokowi, bagi Pak Jokowi bagi para menteri, skala prioritasnya adalah bukan lagi untuk menjaring mendengarkan nama, tapi skala prioritasnya adalah untuk mengatasi ini, berbagai tekan-tekanan ekonomi. Sehingga itu yang seharusnya didahulukan," kata Hasto di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).
Kendati begitu, menurut Hasto, pihaknya enggan mempermasalahkan soal langkah yang diambil para relawan tersebut. Ia menyinggung soal relawan memang mempunyai banyak kepentingan, dan hal itu merupakan hal yang biasa.
"Kan begitu banyak kan kepentingan-kepentingan yang ada terkait dengan masa depan itu. Ya sebagai suatu dinamika, ya itu biasa terjadi," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, dalam aturan kepemiluan memang partai politik lah yang mempunyai kewenangan untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Sementara relawan, kata dia, dibentuk setelah konfigurasi calon itu dipastikan dengan penetapan partai-partai politik.
Adapun PDI Perjuangan sendiri, kata dia, masih menjaring nama-nama capres-cawapres yang akan diusung. Hal itu akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri.
"Ini kan kita lihat nama-nama kan sudah termasuk arah koalisi pun sudah menjadi bahasan diskursus politik menuju 2024, dan partai pun juga melakukan hal yang sama. Kami menjaring, kami mendengarkan masukan-masuakn dan ibu ketua umum lah yang akan mengambil keputusan terhadap hal tersebut," pungkasnya.
Musra Relawan
Sebelumnya, sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) di Bandung, Jawa Barat pada 28 Agustus 2022 mendatang. Acara itu nantinya untuk menyikapi perkembangan politik nasional terkini.
Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus menegaskan acara tersebut tidak ada campur tangan atau adanya perintah dari Jokowi. Ide acara itu, murni tercetus dari inisiatif para relawan agar dapat menentukan pilihan dalam memberikan dukungan ketika pilpres mendatang.
"Jadi kalau dibilang ini perintah Jokowi musra, bukan. Ini ide kami, ini pikiran kami, ditambah lagi ada arahan beliau, ya cocok," kata Panel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8/2022).
Panel mengatakan nantinya calon presiden hasil Musra bakal dideklarasikan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 tahun depan. Tentunya, para relawan akan berkonsultasi ihwal nama-nama yang terjaring dalam Musra kepada Presiden Joko Widodo selaku pembina organisasi relawan pendukung.
"Kami lihat dulu hasil Musra, habis itu kami konsultasi dengan Pak Jokowi, habis itu baru kami tentukan deklarasinya akhir Lebaran siapa yang akan kami dukung," sambungnya.
Hanya saja, Panel tidak menjawab secara tegas ketika ditanya apakah calon yang dijagokan oleh relawan otomatis merupakan calon yang di-endorse oleh Jokowi.
"Kami akan diskusi sama beliau, 'Pak ini lho hasil Musra yang sudah kami gelar.' Diskusi lah itu, setelah itu baru kami deklarasi nanti Mei (2023), habis Lebaran,"ungkapnya
Organisasi pendukung Jokowi yang tergabung diantaranya yakni, PROJO, Seknas Jokowi, Bara JP, Relawan Buruh Sahabat Jokowi dan GK Center. Selain itu ada pula organisasi bernama Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, Kornas Jokowi, RKIH, JAMAN, GAPURA, dan lainnya.
TERPOPULER