Menurutnya, jika pemerintah mau menaikkan harga BBM, harusnya diimbangi dengan upah buruh yang dan fasilitas publik yang memadai. Ia menganggap kondisi ini belum terjadi di Indonesia.
"Jika pemerintah membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain, harusnya upah buruh, fasilitas kesehatan dan fasilitas publik juga harus diperbaiki terlebih dahulu. Sedangkan saat ini yang terjadi sangat berbanding terbalik," ucapnya.
Ia juga meminta agar pemerintah tidak sembrono. Setiap kebijakan yang mau diambil harus dengan pertimbangan yang matang.
"Pemerintah sebagai pihak yang memiliki fungsi state management. Harusnya setiap mau mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan yang matang. Kebijakan yang mau diambil harus difikirkan secara holistik. Karena kebijakan menaikkan harga BBM ini akan berdampak dari hulu hingga hilir," imbuh dia.