Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjalani sejumlah kegiatan di Istana Bogor saat ribuan buruh berunjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (6/9/2022). Meski tuan rumahnya tidak ada, namun Istana Kepresidenan Jakarta tetap menerima apabila ada perwakilan dari pendemo yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa nantinya akan ada pejabat lainnya yang bisa menerima perwakilan dari aksi unjuk rasa apabila mau menyampaikan aspirasi.
"Ya, mungkin dari kepala staf kepresidenan, dari mana, kami terima saja aspirasinya," kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Sementara itu, di saat ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan Gedung DPR/MPR RI, Jokowi tengah sibuk menjalankan sejumlah rapat di Istana Bogor.
Heru membantah kalau Jokowi 'kabur' ke Bogor karena adanya aksi unjuk rasa. Ia mengklaim kalau jadwal rapat itu sudah ditetapkan dari pekan lalu.
"Dari minggu lalu terjadwal bahkan dari dua minggu yang lalu karena ada tamu negara hari Senin kegiatan di sana terus bapak presiden lanjut di sana hari Selasa lanjut kegiatan di Bogor," ujarnya.
"Enggak ada kami jadwalkan beliau di Bogor, kami kan enggak tahu ada kenaikan BBM ada demo, kita enggak tahu."
Poster Puan Nangis
Berdasarkan pantauan Suara.com di lapangan, tampak massa buruh mulai menyemut di depan Gedung DPR RI usai melakukan long march dari depan Gedung TVRI.
Selain kompak berseragam masaa juga turut membawa atribut dari mulai poster hingga spanduk raksasa bertuliskan kalimat protes.
Menariknya ada salah satu massa yang turut membawa poster bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani sedang menangis. Di dalam poster itu bertuliskan kalimat "TOLAK KENAIKAN BBM".
Lima Ribu Buruh Gelar Demo
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim jika massa buruh yang akan menggeruduk gedung DPR mencapai ribuan orang. Demo tersebut digelar untuk memprotes kenaikan BBM bersubsidi.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin.
TERPOPULER
