REGIONAL:
Suara.com - Partai Demokrat menilai bahwa argumentasi yang dipakai Anggota DPR RI fraksi PDIP Adian Napitupulu yang meminta Demokrat belajar matematika dulu sebelum demo tolak harga BBM naik, adalah hal yang menyesatkan.
"Argumentasi yang disampaikan Adian Napitupulu adalah sebuah bentuk penyesatan yang sekaligus menunjukkan dirinya sama sekali tak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).
Ia mengatakan, seharusnya Adian sebagai anggota DPR RI tidak menyampaikan argumentasi membela kenaikan harga BBM. Terlebih banyak konstituennya yang kekinian pasti sedang kesulitan.
Kamhar juga menyindir Adian yang disebutnya hanya bisa mengutak-atik angka saja dalam argumentasinya soal kenaikan harga BBM.
"Apalagi data yang disajikan menjadikan upah minimum DKI sebagai acuan kemampuan menenggang biaya kemahalan jelas tidak sebanding dengan daerah-daerah lain yang sebagian besar UMP-nya di bawah DKI. Jadi ini sekedar narasi yang dibungkus dengan angka-angka untuk memberikan pembenaran terhadap kebijakan yang tak prorakyat," tuturnya.
Kamhar menjelaskan, kenaikan harga BBM di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berbeda dengan era Presiden Jokowi. Menurutya, kala era SBY kenaikan BBM terpaksa dilakukan agar APBN tak jebol akibat harga minyak dunia yang melambung tinggi, kemudian diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Itu pun dikritik habis-habisan oleh elit-elit PDIP termasuk Pak Jokowi yang kala itu menjabat Gubernur DKI yang ironisnya kebijakan kompensasi ini juga diternyata di contek ketika menjabat sebagai Presiden. Bisa dibilang, sebenarnya kritik pada masa itu hanya sekedar asal bunyi tanpa memahami persoalaan demi mengejar popularitas dan simpati publik," ujarnya.
Soal argumentasi tentang pemberantasan mafia migas dengan membubarkan Petral, kata Kamhar, tak memberi dampak yang signifikan pada perbaikan kebijakan di bidang energi. Menurutnya, patut diduga hanya ganti casing namun praktik yang sama tetap terjadi.
"Belum lagi tumpukan utang pemerintahan sekarang tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri. Jadi sebaiknya Bung Adian lebih cermat dalam membuat pernyataan. Jika tak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat agar BBM tak naik, setidaknya tak membuat pernyataan yang mendesepsi publik," katanya.
"Pembangunan untuk manusia bukan manusia untuk pembangunan. Filosofi ini mesti dipahami Bung Adian Napitupulu agar jati dirinya yang berlatarbelakang aktivis mahasiswa tak sepenuhnya hilang oleh kekuasaan," sambungnya.
Disuruh Belajar Matematika
Adian Napitupulu sebelumnya meminta Partai Demokrat untuk belajar matematika terlebih dahulu sebelum demo soal kenaikan BBM.
Hal ini dinyatakan sendiri dalam rilis media yang diterima Suara.com pada rabu (7/9/2022).
Rilis yang ditulis oleh Adian tersebut membandingkan nominal kenaikan BBM pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan era SBY.
"Sebelum Demokrat Demo baiknya belajar matematika dan sejarah dulu," judul rilis tersebut.
Menurut Adian pada era SBY kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690 sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite Rp 3.500.
"Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi," tulis Adian Napitupulu.
Lebih lanjut Adian Napitupulu membandingkan upah minimun dengan kenaikan harga BBM. Pada era SBY dia menyebutkan bahwa upah minimum contohnya DKI Jakarta berkisar Rp 2,2 juta pada 2013 maka upah satu bulan dengan harga BBM Rp 6.500 hanya dapat 338 liter.
"Di era Jokowi hari ini BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan. Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM," tulis Adian.
"Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," imbuhnya.
Adian juga mengklaim bahwa di era SBY masih ada 'mafia' terorganisir seperti Petral yang beroprasi. Sementara di era Jokowi dia menyebutkan bahwa Petral telah dibubarkan.
Selain membandingkan harga BBM, Adian juga membandingkan pembangunan infrasutruktur antara kedua presiden tersebut.
Menurutnya, pembangunan jalan tol di era SBY hanya mampu membangun 193 km sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 km.
"Dari perbandingan perbandingan angka angka tersebut di atas maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu," ungkap Adian.
Dalam akhir tulisannya, Adian menyarankan agar kader Demokrat belajar matematika dan sejarah.
TERPOPULER
