REGIONAL:
Suara.com - Plt Ketua Umun PPP, M Mardiono, meminta kubu Suharso Monoarfa berlapang dada menerima keputusan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP terkait pencopotan dari kursi ketua umum. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan lewat Mukernas demi kebaikan partai.
"Mohon sekali, untuk ayolah kita berpikir kepentingan yang lebih besar jangan hanya untuk sendiri, jangan hanya untuk yang kecil sebuah jabatan, sebuah pengakuan buat saya itu tidak penting," kata Mardiono kepada wartawan dikutip Jumat (9/9/2022).
Sementara itu, ketika ditanya jika nantinya kubu Suharso mengambil upaya hukum untuk menggugat keputusan Mukernas dan pengesahan pengurus baru oleh Kemenkumham, Mardiono akan mempersilakan.
"Kalau persoalan hukum kita memang tahu di negara demokrasi Indonesia ini setiap warga negara punya hak yang sama kedudukan hukumnya, ya itu haknya beliau," katanya.
Namun, ia menegaskan kembali agar pihak Suharso memahami bahwa ada kepentingan lebih besar yakni demi nama PPP.
"Saya mohon dengan hormat, bahwa ini ada kepentingan lebih besar untuk kelangsungan bagaimana kita berbangsa dan negara," ujarnya lagi.
"Karena perjuangan politik, ini juga ditujukan intuk mensejahterakan rakyat lahir dan batin ini bentuk perjuangan eksistensi negara ke depan," sambungnya.
Di sisi lain, Mardiono menjelaskan, soal pencopotan Suharso lewat Mukernas dilakukan lantaran adanya desakan dari kader. Terlebih menurutnya para kader merasa ada dampak dari apa yang dilakukan Suharso.
"Terakhir kami sudah memohon sekali pada beliau untuk menyikapi hal-hal termasuk yang mengemuka di ruang publik yang selalu dibumbui isu-isu negatif terhadap beliau itu yang kemudian mengakibatkan dampak pada kader-kader kita dilapangan yang sekarang sudah mulai bekerja untuk pemilu 2024. Itu kami menjadi kesulitan, itu yang menjadi keluhan para kader yang ada di lapangan," imbuhnya.
Kubu Suharso Melawan
Sebelumnya, Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha mengatakan, bahwa Suharso Monoarfa dan tim akan bersurat ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham untuk memberikan penjelasan soal pencopotan Suharso dari kursi ketua umum lewat forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Hal itu dilakukan usai Plt Ketua Umum PPP M Mardiono menyerahkan langsung berkas kepengurusan baru PPP hasil Mukernas Serang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham kemarin.
Tamliha menjelaskan, bahwa Mukernas PPP yang digelar di Serang, Banten yang hasilnya memutuskan Suharso dicopot dari kursi ketum dan diganti Plt tersebut tidak sah.
Menurutnya, hal itu tidak digelar sesuai aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga atau AD/ART partai.
"Rapat pengurus harian membatalkan menganulir rapat pengurus harian pada 4 September yang lalu karena tidak ditandatangani undangannya oleh ketua umum dan sekjen yang sah. Maka produk akhirnya yakni Mukernas itu juga tidak sah," kata Tamliha saat dihubungi, Kamis (8/9/2022).
Atas dasar itu, Tamliha mengatakan, pihak Suharso akan bersurat menyampaikan klarifikasi. Terlebih kronologi soal apa yang sebenarnya terjadi.
"Ya cukup di serahkan ke kepala sekretariat kemenkumham. Tinggal menyampaikan surat klarifikasi. Iya, menjelaskan secara komprehensif kronologisnya dasar hukumnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Tamliha mengaku, memang pihaknya tidak ingin berandai-andai soal sikap Kemenkumham tanggapi masalah PPP tersebut. Ia meyakini Menkumham punya integeritas dan tidak mengesahkan kepengurusan Mardiono atau hasil Mukernas.
"Kami tidak mau berandai-andai menteri hukum dan HAM itu kan profesional teman saya di badan anggaran dia ini orang berkarakter punya integeritas saya yakin dia tidak akan mau menandatangani sesuatu yang tidak memiliki legal aspek yang jelas," imbuhnya.
TERPOPULER
