REGIONAL:
Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Achmad Baidowi menyampaikan, dalam waktu dekat Plt Ketua Umum DPP PPP M Mardiono akan menemui Suharso Monoarfa. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari islah agar persoalan di PPP cepat selesai.
Pria yang akrab disapa Awiek itu menyebut, komunikasi Mardiono dengan Suharso sejauh ini masih cair. Meski Kemenkumham secara resmi mengesahkan Mardiono sebagai plt ketua umum.
"Alhamdulillah berjalan lancar, baik (komunikasi), dan informasi kita dalam waktu dekat akan bertemu," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Ia menyampaikan, secara informal Mardiono dengan Suharso disebut sudah menjalin komunikasi lewat sambungan telepon. Namun, ia tidak membeberkan hal yang dibicarakan kedua tokoh tersebut.
"Dan secara informal komunikasi kita sudah berlangsung kemarin di depan pengurus harian yang lain, Pak Mardiono terima telepon dari Pak Harso, saya kurang tahu apa yang dibicarakan tapi dengan ada telpon seperti itu sudah tanda-tanda ada komunikasi yang terbuka dua arah dan komunikasi sudah baik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Awiek tak merinci waktu paati pertemuan Mardiono dengan Suharso nantinya. Ia hanya berharap, agar permasalahan di PPP cepat selesai.
"Kita minta doanya khususnya umat islam di Indonesia dan masyrakat secara umum, agar persoqlan di PPP ini segera tuntas dan selesai dengan baik. Ya mudah-mudahan lah, kita usahakan secepetnya," katanya.
SK Kemenkumham
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan hasil Mukernas PPP terkait M Mardiono menjadi Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa. Keputusan itu keluar secara resmi dalam waktu kurang dari seminggu.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya memang meminta ke Kemenkumham, dalam hal ini Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) agar proses pengesahan dipercepat.
"Saya banyak mendapat peetanyaan bahwa proses penerbitan SK Kemenkumham ini termasuk cepat, ya karena kami memang mohon agar ini bisa dipercepat," kata Arsul kepada wartawan dikutip Senin (12/9/2022).
Ia pun menjelaskan, mengapa pihaknya memohon agar proses tersebut dipercepat, hal itu dilakukan dengan alasan PPP sedang mengikuti tahapan-tahapan Pemilu 2024. Menurutnya, itu penting lantaran tahapan pemilu sudah memasuki tahapan verifikasi administrasi.
"Kalau tidak salah proses verifikasi paling tidak bagi PPP akan selesai tanggal 28 tetapi bagi jadwal PPP akan selesai pada pertengahan ini antara 15-18 September ini. Oleh karena itu kami memang kami mohon-mohon sekali pada menteri hukum dan ham pak Yasonna Laoly agar kami bisa diberikan ya percepatan lah," ungkapnya.
Arsul menambahkan, pihaknya juga dimudahkan dengan sistem online yang diterapkan Ditjen AHU Kemenkumham. Dimana setelah mendaftarkan hasil Mukernas kemudian hanya tinggal mengupload data-data yang lain.
Selain itu pihaknya juga dilakukan wawancara oleh pihak Ditjen AHU Kemenkumham.
"Nah alhamdulillah SK itu sudah ditandatangani oleh pak Menteri hukum dan HAM dan langsung diserahkan kepada kamu ya," katanya.
TERPOPULER