Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno mengaku belum melihat ada motif politik di balik maraknya peretasan terhadap data pribadi para pejabat yang diduga dilakukan peretas atau hacker Bjorka. Meski begitu, Dave tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada kecenderungan ke arah motif politik.
"Saat ini sih belum terlihat tapi ya, tampaknya sih ada tendensius ke sana (motif politik). Tapi ya kami belum bisa terlalu cepat untuk mengatakan hal tersebut," kata Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Menurut Dave, maraknya aksi peretasan tidak serta merta juga bisa dikaitkan dengan upaya peralihan isu, baik isu Ferdy Sambo maupun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tetapi yang pasti, ditegaskan Dave, semua aksi peretasan yang berujung kepada pembocoran data memiliki tingkat kerawanan sama.
"Saya enggak bisa bilang begitulah. Saya enggak bisa katakan karena semuanya ini memiliki tingkatan yang rawan," kata Dave.
![Anggota Komisi DPR dari Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno mengatakan revisu UU Penyiaran harus turut mengatur tentang konten di internet. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/11/28/18022-golkar-dave-akbarshah-fikarno.jpg)
Audit Keamanan Siber
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data atau informasi milik kementerian/lembaga, maupun sejumlah tokoh.
Hal itu menyusul terjadinya pembocoran data pribadi para elite pemerintahan oleh peretas atau hacker Bjorka, tidak terkecuali data milik Puan.
Baca Juga: Data Pribadi Para Pejabat yang Diacak-acak Bjorka, Cak Imin sampai Undur Diri dari WA
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangannya dikutip Selasa (13/9/2022).
Puan mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan penjelasan secara terbuka atas maraknya peretasan data milik kementerian/lembaga.
Di sisi lain, Puan sekaligus berharap agar BSSN beserta kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber berupa pembobolan data-data.
“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” kata Puan.
Hacker Bjorka Bikin Pemerintah Gagap
Diketahui, hacker Bjorka tidak berhenti membuat ulah. Terbaru dirinya menyebarkan profil sejumlah pejabat pemerintah Indonesia. Awalnya, dia membocorkan identitas Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
