Berbeda respons, Mahfud MD justru tak mau tahu dan tak ambil pusing saat data pribadinya dibocorkan Bjorka. Pasalnya, ia menilai data pribadinya yang disebarkan Bjorka sudah ada di Wikipedia dan memang terbuka.
"Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh hacker Bjorka. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi saya bukan rahasia, bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka. Tak perlu dibocorkan,” kata Mahfud.
Ini darurat!
Kekhawatiran akan serangan Bjorka tampak nyata diucapkan pleh Wakil Ketua DPR RI Cak Imin. Bagaimana tidak, ia juga menjadi korban Bjorka setelah data pribadinya disebarluaskan.
Cak Amin pun mendesak pemerintah harus segera bertindak karena aksi Bjorka sudah semakin mengganggu.
"Ini darurat ya, sebagai orang yang menjadi korban dibuka (datanya) ini berarti pertahanan nasional kita terganggu," tegas Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022) seperti dikutip Suara com.
Pemerintah didesak segera audit keamanan siber
Kebocoran data yang dialami oleh Puan Maharani ini membuat Puan mendesak pemerintah segera bertindak dengan mengaudit keamanan siber di seluruh kementerian. Ia juga mendesak BSSN memberikan penjelasna terbuka.
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara. Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Ketahuan! Bjorka Hanya Follow Satu Akun Ini, Mungkinkah Jadi Petunjuk?
Bocoran kasus Munir disebut sejalan dengan fakta
Selain dari kalangan pejabat, terdapat respons dari komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Sekjen KASUM Bivitri Susanti mengatakan bahwa aksi Bjorka membocorkan dalang pembunuhan Munir sejalan dengan fakta.
“Akun Twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Itu sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi," katanya.
Sayangnya, menurut Bivitri, temuan Tim Pencari Fakta (TPF) tidak diungkap oleh pemerintah ke masyarakat.
"Dengan alasan yang tidak masuk akal, yakni tidak menyimpan dokumen TPF tersebut," katanya.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
