AHY Ungkap Jejak Politisasi ke Lukas Enembe, Jhon Sitorus: Mental Pecundang Playing Victim

Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti adanya politisasi dalalam kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.

Hal ini dinyatakan sendiri oleh AHY melalui konferensi pers yang diadakan pada Kamis (29/9/2022).

Pada sambutanya, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat pernah menemui berbagai kejadian politisisasi terhadap Lukas Enembe.

Pembicaraan AHY tersebut sontak mengundang berbagai respons, salah satunya dari pengamat politik sekaligus pegiat media sosial Jhons Sitorus.

Dalam cuitannya, Jhon Sitorus bahkan menyebut bahwa sikap AHY adalah sikap pecundang dan playing victim.

"Mental partai pecundang. Kadernya tersangka korupsi malah playing victim," tulis Jhon Sitorus melalui akun Twitternya pada Jumat (30/9/2022).

"Mustinya @PDemokrat tegas tanpa kompromi kepada koruptor dan pejudi handal macam Lukas Enembe," imbuhnya.

Jhon Sitorus juga menyebutkan bahwa kemiskinan di Papua disebabkan karena elit politik yang suka judi dan mabuk.

AHY: Jejak Politisasi Terhada Lukas Enembe

Dalam konferensi pers, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat akan mendukung penuh pemberantasan korupsi, juga termasuk kasus Lukas Enembe.

Kendati demikian, dia menyebutkan Partai Demokrat menyiapkan tim hukum untuk Lukas Enembe jika dibutuhkan. AHY mengklaim bahwa berkali-kali Lukas Enembe dipolitisasi oleh berbagai pihak dalam kasus-kasus sebelumnya.

AHY menyebutkan bahwa sebelumnya dia kesulitan untuk menghubungi Lukas Enembe, namun kemudian bisa terhubung dengan baik.

"Setelah mendengarkan penjelasan beliau, serta membaca pengalaman empirik pada lima tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya," ujar AHY kepada awak media pada Selasa 29 September 2022.

Menurut AHY, Partai Demokrat sudah berpengalaman membela Lukas Enembe ketika ada intervensi elemen negara di Papua.

Pertama pada tahun 2017, AHY menyebutkan sebuah elemen negara memaksa seorang tokoh supaya menjadi calon wakil gubernur mendampingi Lukas Enembe di Pilkada 2018.