Infografis
"Ini rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya satu calon tapi dua, tiga calon di daerah yang sama. Kalau di beberapa daerah pada saat yang sama serentak ini pusing lah barang itu," sambung Bamsoet.
MPR dan Wantimpres dikatakan Bamsoet, tentu akan melibatkan para akademisi dan pihak-pihak terkait yang memang ahli di bidangnya untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut. Hasil kajian itu nantinya diharapkan dapat disampaikan ke DPR untuk kemudian dibuat aturan perundang-undangnya.
"Jadi kita persilakan nanti DPR untuk mengkajinya kembali. Apakah sistem Pemilu yang hari ini kita jalankan, lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya," kata Bamsoet.
Sementara itu, Ketua Wantimpres Wiranto mempertegas bahwa evaluasi sistem Pilkada secara langsung itu memang masih bahasan awal.
"Kita bicara dalam tatanan kebijakannya, bukan tatanan operasional. Jadi kembali tadi masalah teknis tentu tidak kami bicarakan ya," ujar Wiranto.
Bahas Evaluasi Sistem Demokrasi
Sebelumnya juga, Pimpinan MPR menerima kunjungan dari sejumlah Anggota Wantimpres. Dalam pertemuan itu, kedua pihak turut sistem demokrasi hingga sistem pemilihan umum. Bamsoet mengatakan, pertemuan juga membahas permasalahan-permasalahan bangsa dan krisis global. Mulai dari krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.
"Kita juga bicara sistem demokrasi. Kita sepakat demokrasi pasca demokrasi perlu kita kaji. Apa sistem yang kita pilih hari ini lebih banyak manfaat atau mudarat," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2022).
Bamsoet mengatakan ada kecenderungan yang harus diwaspadai apabila sistem demokrasi saat ini tetap dipertahankan. Salah satunya ialah korupsi.
Baca Juga: Pede! Demokrat Pasang Target Bisa Usung Sendiri Gubernur di Pilkada Jakarta 2024
"Karena semangat kita berantas dan mengurangi korupsi. Apa iya kalau demokrasi hari ini mampu menekan perilaku korup yang makin meningkat?" kata Bamsoet.
Karena itu, ia memandang perlu adanya evaluasi terhadap sistem demokrasi yang ada saat ini.
