Jelaskan Soal Budaya Hukum PDIP, Hasto: Kita Tidak Kenal Premanisme, Semua Tertib Hukum Tak Manfaatkan Kekuasaan

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan soal budaya hukum yang dibangun di dalam partainya. Menurutnya, PDIP tidak mengenal premanisme, semua pihak tertib hukum dan tak memanfaatkan kekuasaan.

Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya di acara Forum Grup Diskusi dengan tema 'Reformasi Sistem Hukum Nasional' yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).

Hasto awalnya mengatakan, reformasi hukum menjadi penting. Menurutnya, sejarah hukum Indonesia harus digali kembali. Karena, kata dia, pasca orde baru, kita kehilangan akar jejak sejarah tentang konsepsi negara Indonesia yang luar biasa.

"Kemudian kita gali kembali seluruh risalah BPUPK, ternyata konsepsinya luar biasa termasuk dalam sistem hukum. Sistem hukum yang mengabdi pada tujuan negara, yang dimensinya tidak hanya kemanusiaan, keadilan, juga mencerdaskan kehidupan bangsa, kemajuan kesejahteraan umum dan sebagainya," kata Hasto.

Di internal partai sendiri kata dia, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu mengedapankan hukum. Maka ketika menghadapi orde baru, Megawati meminta seluruh kader partai melawan dengan cara hukum, bukan cara-cara yang inkonstitusional.

"Jadi itulah budaya hukum yang dibangun di PDI Perjuangan. Kita tidak mengenal premanisme di PDI Perjuangan, semua tertib hukum. Kita tidak menggunakan kekuasaan dalam jalan hukum," tuturnya.

Menurutnya, arahan Megawati selalu dijaga secara sungguh-sungguh. Ia mengatakan PDIP tidak menggunakan kekuasaan dalam konteks partai dan politik praktis.

"Kita berkuasa 2019, kenaikan kita 1 %. Kita jaga betul arahan Ibu Mega, tidak menggunakan kekuasaan dalam konteks partai dan politik praktis. (Raihan suara) Kita (PDIP) naik 1% sementara 2009 ada yang naik 300 %," pungkasnya.

Adapun dalam diskusi ini turut menghadirkan Menkopolhukam Mahfud MD. Peserta acara adalah Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PDIP, Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP di seluruh Indonesia.

Foto: dok DPP PDIP