Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan potensi terjadinya radikalisme akibat politik identitas mencapai 14 persen berdasarkan survei BNPT pada 2020. Moeldoko menyebut angka tersebut bisa meningkat pada tahun politik mulai tahun depan hingga 2024.
"Dinamika politik dan potensi radikalisme akibat politik identitas, survei BNPT pada tahun 2020 potensi radikalisme 14 persen. Itu data dalam kondisi anomali saat pandemi," kata Moeldoko dalam paparannya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
"Tahun politik pada 2023-2024 ada kecenderungan meningkat," sambungnya.
Moeldoko menuturkan, kecenderungan akan peningkatan radikalisme tersebut mesti membangunkan kewaspadaan terutama bagi masyarakat. Ia menegaskan kalau stigma radikalisme itu bukan sengaja dibentuk pemerintah.
Keputusan pemberian stigma radikalisme itu kata Moeldoko, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BNPT.
"Stigma radikalisme itu apakah buatan versi pemerintah, apa kenyataannya tidak seperti itu, ini saya serahkan untuk bertanya langsung kepada BNPT karena mereka yang memiliki standar seseorang dinyatakan masuk kelompok ini," ujarnya.
"Itu pasti ada standarnya, enggak mungkin asal-asalan."
