Suara.com - Mengenai sanksi yang diberikan kepada Ganjar Pranowo dan juga FX Hadi Rudyatmo, dinilai sebagai upaya PDIP memuluskan jalan Puan Maharani menduduki bakal capres 2024 nanti.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.
"Kalau saya baca beberapa waktu, ya sudah lama lihat gaya komunikasinya Megawati memang dia menyiapkan kursi di Pilpres untuk Puan Maharani," kata Jerry dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com pada Jumat, (28/10/2022).
![Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022). [ANTARA/HO-PDIP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/24/25705-ganjar-pranowo.jpg)
Dia juga menilai bahwa Puan Maharani sudah mengantongi 90 persen jatah tiket capres 2024 dari PDIP.
Partai dengan lambang banteng tersebut seolah-olah ingin menjadikan Puan Maharani sebagai bakal calon capres tunggal.
Hal ini berkaitan dengan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah karena mengatakan siap jika di capreskan.
Mengenai sanksi untuk Ganjar Pranowo merupakan salah satu langkah yang sangat tepat dan sangat efektif, ketimbang Megawati hanya memberikan teguran berupa lisan.
"Megawati sebagai ketum PDIP sepertinya memang sudah ada kecenderungan untuk mengambil langkah-langkah tersebut," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, imbas dari kata 'siap', PDI Perjuangan memberi sanksi kepada Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Jadi Capres di Musra III Kalahkan Prabowo hingga Ganjar, Sandiaga: Terima Kasih
Tidak hanya Ganjar, FX Hadi Rudyatmo juga disanksi buntut menyatakan dukungan nyapres ke Ganjar Pranowo.
Ketua DPP PDIP bidang Dewan Kehormatan Partai Komarudin Watubun mengatakan bahwa semua yang menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ketua Umum partai yaitu Megawati Soekarnoputri. Seluruh kader harus tertib tanpa kecuali.
Lebih lanjut, penjatuhan sanksi dilakukan secara sama tanpa pandang bulu ke semua kader PDIP.
