Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan selalu ada pada tiap kementerian. Termasuk setelah BPK mengoreksi anggaran Komponen Cadangan (Komcad) yang dikelola Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Jokowi menuturkan bahwa hal yang terpenting ialah koreksi yang dilakukan BPK RI itu harus diikuti dengan perbaikan.
"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada, yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," tutur Jokowi usai meninjau pameran Indo Defence 2022 Expo dan Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Lagipula, Jokowi sudah memerintahkan semua menteri untuk bisa menindaklanjuti temuan BPK RI. Itu disampaikan Jokowi usai menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/11/2022) kemarin.
"Saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, laporan untuk semester I nya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," jelasnya.
Surati Prabowo
Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengirim surat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto perihal anggaran komponen cadangan (Komcad). Pengiriman surat tersebut dimaksud BPK RI karena adanya beberapa koreksi terkait pelaksanaan komcad.
"Betul, sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2022).
Menurut Adhi koreksi terhadap anggaran Komcad itu bersifat administratif. Adhi menambahkan bahwa sudah ada beberapa koreksi yang ditindaklanjuti.
Baca Juga: MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan
"Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," kata Adhi.
Sementara itu, Adhi mengatakan kalau Komcad itu mesti hadir dalam suatu negara karena akan dianggap bagus dan kuat ketika bisa melindungi dari adanya ancaman baik dari dalam maupun luar. Adhi mengungkapkan kalau masyarakat boleh, wajib dan memiliki hak untuk bertanggung jawab terhadap Komcad.
"Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah, Komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan. Namun bertahap."
Anggaran Komcad Rp 1 T per Tahun
Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pelatihan komponen cadangan (Komcad) digelar justru untuk efisiensi anggaran. Satu anggota komcad ditargetkan menghabiskan biaya kurang lebih Rp30 juta.
Kementerian Pertahanan menggelontorkan dana untuk pembentukan Komcad sebesar Rp1 triliun dalam satu tahun. Dahnil tidak sepakat apabila anggaran itu dianggap bernilai besar untuk mendidik Komcad.
