BPK Koreksi Anggaran Komcad di Kemhan, Jokowi: Temuan Itu di Setiap Kementerian Selalu Ada

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Rabu, 02 November 2022 | 13:04 WIB
BPK Koreksi Anggaran Komcad di Kemhan, Jokowi: Temuan Itu di Setiap Kementerian Selalu Ada
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan selalu ada pada tiap kementerian. [Dok.Antara]

"Justru Komcad itu upaya negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan melakukan penghematan efisiensi terhadap anggaran," kata Dahnil dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (12/3/2021).

Setelah lulus, mereka menjadi prajurit organik yang digaji per bulannya. Sementara untuk satu anggota komcad itu hanya menghabiskan biaya sekitar Rp 30 juta dan setelahnya akan kembali ke profesinya masing-masing.

Sehingga negara tidak memiliki kewajiban untuk menggaji para anggota komcad. Meski begitu, negara telah memiliki komcad yang sudah terlatih dan siap bertugas kapanpun ketika dipanggil.

"Jadi kalau dibilang apakah ini militerisasi justru tidak. Kenapa? Karena negara tidak menambah tentara organik, negara hanya mempersiapkan tentara yang akan bekerja ketika kita dibawah ancaman perang kira-kira begitu," kata dia.

Dahnil lantas memberikan contoh negara Amerika Serikat yang memiliki 2 juta tentara. Namun anggota komcadnya juga justru lebih banyak. Kondisi tersebut dikatakan Dahnil karena Amerika Serikat juga melakukan efisiensi anggaran.

Singapura juga disebutkannya berlaku serupa. Memiliki anggota komcad lebih dari 2 juta orang dan angka tersebut lebih banyak ketimbang prajuritnya.

"Jadi kalau ada kritik LSM dan segala macam akademisi yang menyebutkan kenapa kita nggak melakukan efisiensi, ini justru efisiensi. Sayangnya biasanya kritiknya itu yang ngomong begitu Itu berangkat dari orang-orang yang tidak paham tentang struktur pertahanan, banyakan yang ngomong begitu adalah pengamat politik."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terus Terang Selalu Beri Restu pada Prabowo, Jokowi: Terlalu Sering

Terus Terang Selalu Beri Restu pada Prabowo, Jokowi: Terlalu Sering

| Rabu, 02 November 2022 | 12:49 WIB

Ketika Prabowo Subianto Luruskan Pernyataan Presiden Jokowi tentang Restu

Ketika Prabowo Subianto Luruskan Pernyataan Presiden Jokowi tentang Restu

Lampung | Rabu, 02 November 2022 | 12:49 WIB

Tak Terima Dilaporkan ke Polisi Oleh Indra Tarigan, Satria Mulia Sampaikan Pesan Ini Pada Jokowi

Tak Terima Dilaporkan ke Polisi Oleh Indra Tarigan, Satria Mulia Sampaikan Pesan Ini Pada Jokowi

| Rabu, 02 November 2022 | 12:37 WIB

Rincian Temuan BPK Terkait Anggaran Komcad Kementerian Pertahanan

Rincian Temuan BPK Terkait Anggaran Komcad Kementerian Pertahanan

Bisnis | Rabu, 02 November 2022 | 12:25 WIB

MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan

MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan

News | Rabu, 02 November 2022 | 12:19 WIB

Tegas! Jokowi Akan Evaluasi Menteri Yang 'Sibuk' Deklarasi Capres: Apa Harus Cuti Panjang Banget

Tegas! Jokowi Akan Evaluasi Menteri Yang 'Sibuk' Deklarasi Capres: Apa Harus Cuti Panjang Banget

News | Rabu, 02 November 2022 | 12:19 WIB

Terkini

Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?

Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 19:18 WIB

Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat

Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 19:15 WIB

Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai

Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:56 WIB

Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia

Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:53 WIB

Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni

Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:33 WIB

Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun

Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:29 WIB

Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu

Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:25 WIB

Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!

Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:17 WIB

Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun

Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:17 WIB

Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998

Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:10 WIB