Infografis
Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan AD/ART PDI Perjuangan
Meski bertujuan untuk mendukung Puan Maharani meraih kursi kepresidenan di Pilpres 2024 mendatang, ternyata pembentukan Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Minggu (23/10/2022).
Karena tak sesuai dengan AD/ART partai, maka menurut Hasto, perlu dilakukan pendisiplinan terhadap pihak-pihak yang terkait.
"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto.
Sejumlah kader PDIP kena sanksi
Ternyata inisiatif Johan Budi membentuk Dewan Kolonel untuk mengawal Puanmaharani hingga ke kursi presiden, berbuah pahit.
Ia dan sejumlah kaderp PDIP lainnya yang ikut terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel malah dijatuhi sanksi peringatan keras dari DPP PDI Perjuangan.
Penjatuhan sanksi tersebut dibenarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Bahkan menurut dia, surat peringatan tersebut telah dikeluarkan sejak awal Oktober 2022 silam.
