Suara.com - Upaya politisi PDI Perjuangan Johan Budi untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani menuju Pilpres 2024 harus terhenti. Johan Budi dijatuhi sanksi oleh partainya karena berinisiatif membentuk Dewan Kolonel beberapa waktu lalu.
Dewan Kolonel sendiri merupakan sebuah tim internal PDI Perjuangan yang bertugas untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani agar bisa meraih kursi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Namun nyatanya inisiatif tersebut berbuah sanksi dari partai. Johan Budi dan sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.
Lantas seperti apa sepak terjang Dewan Kolonel? Berikut ulasan faktanya.
Dibentuk atas inisiasi Johan Budi
Dewan Kolonel diinisiasi oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi pada akhir September 2022 lalu.
Ia mengatakan, Dewan Kolonel berisikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI yang merupakan loyalis Puan maharani.
Adapun tujuan dari dibentuknya Dewan Kolonel, lanjut Johan, adalah untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan, menuju Pilpres 2024 mendatang.
Menurut Johan, Dewan Kolonel tidak terkait dengan kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Meski begitu, Johan mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Puan Maharani.
“Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9).
Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan AD/ART PDI Perjuangan
Meski bertujuan untuk mendukung Puan Maharani meraih kursi kepresidenan di Pilpres 2024 mendatang, ternyata pembentukan Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Minggu (23/10/2022).
Karena tak sesuai dengan AD/ART partai, maka menurut Hasto, perlu dilakukan pendisiplinan terhadap pihak-pihak yang terkait.
"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto.
Sejumlah kader PDIP kena sanksi
Ternyata inisiatif Johan Budi membentuk Dewan Kolonel untuk mengawal Puanmaharani hingga ke kursi presiden, berbuah pahit.
Ia dan sejumlah kaderp PDIP lainnya yang ikut terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel malah dijatuhi sanksi peringatan keras dari DPP PDI Perjuangan.
Penjatuhan sanksi tersebut dibenarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Bahkan menurut dia, surat peringatan tersebut telah dikeluarkan sejak awal Oktober 2022 silam.
"Itu (surat peringatan diterbitkan) sejak tanggal 5 Oktober itu," kata Komarudin kepada wartawan Jumat (21/20/2022).
Meski begitu, lanjut Komarudin, tidak semua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang mendapat sanksi tegiran.
Johan Budi bingung kenapa disanksi
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi, yang menginisiasi pembentukan Dewan Kolonel adalah salah satu orang yang dikenakan sanksi peringatan keras.
Namun mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut mengaku bingung dengan sanksi yang dijatuhkan kepada dirinya.
“Pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah gak? Bukan, kamu kan boleh berpendapat dong sebagai masyarakat menurut kamu saya salah nggak," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Puan Maharani angkat suara soal sanksi inisiator Dewan Kolonel
Ketua DPR RI Puan Maharani yang digadang-gadang untuk jadi calon presiden oleh Dewan Kolonel akhirnya angkat bicaramengenai penjatuhan sanksi tersebut.
Menurut Puan, polemik mengenai Dewan Kolonel di internal partainya sudah selesai. Ketika ditemui di kompleks parlemen, Selasa (1/11/2022), Puan enggan berkomentar lebih jauh mengenai Dewan Kolonel.
Menurut dia, pasca pemberian sanksi keras, internal partainya tetap soid. Ia menyebut riak yang muncul akibat Dewan Kolonel merupakan bagian dari internal partai.
"PDIP solid, nggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," kata Puan.
Tak ada sanksi untuk Puan
Meski menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kader partai yang menginisiasi pembentukan Dewan Kolonel, DPP PDI Perjuangan memberikan sinyal tidakakan turut menjatuhkan sanksi untuk Puan Maharani.
Tak ada rencana untuk memanggil Puan agar mengklarifikasi pembentukan Dewan Kolonel. Padahal penggagas Dewan Kolonel mengaku telah mendapatkan persetujuan dari Puan mengenai pembentukan tim tersebut.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Puan tidak akan dipanggil karena dinilai tidak terlibat dalam Dewan Kolonel
"Terkait mbak Puan, mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses (Dewan Kolonel) itu," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Kontributor : Damayanti Kahyangan
TERPOPULER
