Suara.com - Pemerintah Indonesia rupanya tengah mengebut dalam membangun proyek perumahan untuk pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ini dilakukan agar pekerja yang bakal membangun berbagai infrastruktur di IKN itu memiliki tempat tinggal yang layak.
Kepala Urusan Unit Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Ari Nugroho mengatakan, pihaknya hanya ingin memanusiakan pekerja yang bakal membangun berbagai proyek di ibu kota baru.
"Kita ingin memanusiakan pekerja yang bekerja di IKN dan untuk itu harus dibangun hunian yang layak," ujar Ari Nugroho saat menerima kunjungan sejumlah media nasional di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/11/2022).
Nantinya, pekerja proyek IKN yang dibuatkan rumah itu bakal mengerjakan pembangunan istana negara, gedung DPR RI, kementerian, lembaga negara hingga rumah menteri.
Pembangunan tersebut, kata Ari, membutuhkan hampir ratusan ribu tenaga kerja dari luar wilayah Penajam Paser Utara. Karena itu, pihaknya bakal membangun hunian berbentuk bangunan modular.
Bangunan tersebut bakal terdiri dari beberapa menara 4 lantai dan bisa menampung sekitar 16.000 pekerja. Selain itu, bangunan itu juga akan dilengkapi dengan ruang rapat.
"Akan ditambah untuk ruang rapat dan bangunan pendukung lainnya," tambahnya.
Konsep hunian untuk pekerja konstruksi itu bakal didirikan dengan mengusung konsep Bangunan Hijau. Salah satunya mampu menangkap sebanyak mungkin air hujan serta panas matahari menggunakan panel surya.
Adapun pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) 10 Maret 2022. Presiden Jokowi meminta agar pelaksanaan pembangunan harus menghindari terjadinya kerumunan baru di lokasi IKN.
Pembangunan infrastruktur di IKN tersebut juga diprediksi akan memicu mobilisasi tenaga kerja konstruksi (TKK) yang masif, dengan estimasi jumlah pekerja konstruksi yang akan terlibat dalam pembangunan IKN sebanyak 233.000 orang.
Dikatakan pembangunan hunian pekerja konstruksi tahap awal dimaksudkan sebagai percontohan hunian bagi pekerja maupun tenaga pendukung yang perlu disediakan pelaku pembangunan.
"Mobilisasi yang masih tersebut memerlukan hunian untuk TKK beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar," katanya.
Untuk mempercepat pembangunan maka digunakan sistem konstruksi yang fleksibel, yakni dapat dibongkar/dipindah dengan sedikit material yang terbuang atau dilanjutkan pemanfaatannya untuk jangka panjang dengan fungsi sesuai kebutuhan.
"Bangunan ini bahan bakunya 100 persen produksi dalam negeri dan dalam proses konstruksi sedikit menghasilkan sampah," pungkas Ari. [ANTARA]
TERPOPULER
