Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membuka Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Hotel Apurva Kempinski Bali, Selasa (15/11/2022). Pada sesi kedua ini, Jokowi mengajak seluruh pemimpin negara untuk bisa mengambil langkah nyata untuk bersiaga menghadapi adanya ancaman darurat kesehatan.
Jokowi menuturkan kalau itu belajar dari adanya pandemi Covid-19 yang sempat membuat banyak negara terseok-seok sejak 2020. Meski pandemi Covid-19 sudah berangsur membaik, tetapi Jokowi mengingkat pemimpin negara untuk tidak boleh lengah.
"Namun, kita tidak boleh lengah, darurat kesehatan berikutnya dapat muncul kapan saja. Kali ini dunia harus lebih siap," kata Jokowi dalam pidato pembukaannya yang dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.
Jokowi menilai kalau dunia sudah seharusnya lebih siap menghadapi potensi darurat kesehatan. Dunia juga harus siap siaga untuk menyelamatkan nyawa serta perekonomian negara.
G20 juga dianggapnya harus mengambil langkah nyata dan sesegera mungkin. Pertama, Kepala Negara menilai kalau arsitektur kesehatan global mesti diperkuat.
"Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring," ucapnya.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menilai kalau solidaritas dan keadilan mesti menjadi ruh arsitektur kesehatan global.
"G20 telah berhasil membentuk pandemic fund. Ini harus diikuti dengan penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal," tekannya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menilai kalau negara berkembang harus diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Ia tidak mau kalau kesenjangan kapasitas kesehatan terus dibiarkan.
Baca Juga: Mengintip Kampung Belanda di Indonesia, Warga Keturunan hingga Rumah Peninggalan
Menurutnya, negara berkembang perlu kemitraan yang bisa memberdayakan. Negara berkembang, kata Jokowi, juga harus bisa menjadi bagian rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset.
"Ini hanya bisa terjadi jika investasi industri kesehatan ditingkatkan, kerja sama riset dan transfer teknologi diperkuat, dan akses bahan baku produksi untuk negara berkembang diperluas."
