KSAL Laksamana Yudo Margono Disebut Paling Layak Jadi Panglima TNI, DPR: Memang Harusnya Kan Laut

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Rudianto Tjen berharap Panglima TNI yang baru bisa diisi dari matra Angkatan Laut (AL).

Menurutnya, Kepala Staf TNI Anggkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dinilai mumpuni menjadi Panglima TNI gantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Ya mungkin ya mungkin itu angkatan kan udah nih darat, masa darat lagi. Kalau bisa kan laut, memang harusnya kan laut," kata Rudianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Menurutnya, jika dilihat dengan pola atau sistem pergantian Panglima TNI sesuai dengan giliran setiap matra, maka setelah matra AL akan ada Angkatan Udara atau AU yang menjabat.

Perbesar

"Baru darat lagi seperti itu. Kan sudah diatur UU-nya kan sebaiknya memang seperti itu, kadang-kadang kan punya diskresi lah kalau misalnya dua kali begitu," ungkapnya.

Sementara ketika ditanya perihal sosok Laksamana Yudo Margono, Rudi menilai Yudo sebagai figur yang mumpuni jadi Panglima TNI.

"Saya pikir beliau sangat mumpuni untuk menjadi Panglima TNI. Beliau kan kalem tegas sistematis, kerjanya dan saya pikir beliau paling layaklah," tuturnya.

Namun, ia mengatakan, semua Kepala Staf TNI kekinian punya peluang yang sama menjadi Panglima TNI.

Terlebih hal tersebut menjadi keputusan atau hak prerogratif Presiden Jokowi.

Baca Juga: DPR Siap Lakukan Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Pekan Depan, Asal Surpres Dikirim Hari Ini

"Ya bisa saja itu kan semuanya hak prerogatif presiden. Tunggu sebentar lagi (supres nama calon Panglima TNI) diantar," pungkasnya.

Diharapkan Pekan Ini Supres Dikirim

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, mengatakan, bahwa Presiden Jokowi diyakini bakal mengirimkan surat presiden atau supres soal nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa pada pekan ini.

"InsyaAllah minggu ini (supres nama calon Panglima TNI)," kata Lodewijk ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (22/11/2022).

Lodewijk menerangkan, jika bukan pekan ini, maka sudah tidak ada waktu lagi. Terlebih DPR RI akan memasuki masa reses dalam waktu yang tidak lama.

"Karena saya katakan waktu kita tinggal lets say 20 hari tambah 3 tinggal 23 hari," ungkapnya.