Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan sosialisasi aplikasi Jalan Kita 2.0 kepada masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat.
Sosialisasi yang digelar di Kota Bandung, Senin (28/11/2022), dihadiri oleh puluhan orang yang berasal dari komunitas pengguna jalan khususnya sepeda motor dan perkumpulan budaya.
Penanggung jawab kegiatan aplikasi Jalan Kita, Kiki Muhammad Iqbal, mengatakan, aplikasi Jalan Kita bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat pengguna jalan dalam memberikan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi mobile.
“Jadi aplikasi Jalan Kita ini sebagai platform untuk masyarakat sebagai kanal pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan dan jembatan nasional yang akan ditindaklanjuti oleh kami di Direktorat Jenderal Bina Marga,” ujarnya.
Secara garis besar, dijelaskan Kiki, laporan dari masyarakat melalui aplikasi Jalan Kita 2.0 akan diteruskan ke Pejabat Komitmen Komitmen (PPK) selaku manajer ruas jalan. PPK dapat mendelegasikan proses verifikasi laporan ke penilik. Bila didelegasikan, penilik akan merespon laporan.
PPK akan mengupdate status dan menindaklanjuti laporan. Kemudian sistem memvalidasi eskalasi penangganan laporan perjenis kerusakan mulai dari penilik, koordinator lapangan, PPK, satuan kerja hingga Balai Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional secara hierarkis agar setiap laporan termonitor secara vertikal. Masyarakat nantinya akan menerima update laporan dan dapat memberikan rating penilaian dari pekerjaan.
“Nanti masyarakat bisa melaporkan melalui aplikasi mobile, android atau IOS, nanti datanya berbasis parsial, ketika masuk secara sistem akan didistribusikan ke PPK sebagai manajer penanggung jawab ruas jalan tersebut. Jadi baik itu terkait jalan atau jembatan rusak dan juga bencana bisa dilaporkan melalui aplikasi Jalan Kita,” paparnya.
Tindak lanjut dari pelaporan ini, bergantung kepada kategori kerusakan jalan atau jembatan yang dilaporkan masyarakat. Untuk saat ini, pihaknya mengacu kepada Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2.
“Jadi ketika ada laporan kita lihat dulu kerusakannya seperti apa, apakah jalannya lubang-lubang atau yang lainnya. Masing-masing nanti ada kategorinya dan waktu penanganannya yang berbeda-beda,” urainya.
Meski dikhususkan untuk merespon permasalahan terkait jalan atau jembatan nasional, Kiki menekankan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menerima laporan yang berhubungan dengan infrastruktur milik pemerintah daerah.
