REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai percuma, aspirasi yang disampaikan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil soal dana bagi hasil (DBH) Migas. Menurut Doli, apsirasi itu tidak akan terealisaai lantaran Adil hanya sekadar marah-marah.
Padahal menurut dia, aturan terkait DBH sudah tertuang dalam undang-undang sehingga untuk melakukan perubahan harus melalui perubahan undang-undang itu sendiri.
"Apa yang jadi keinginannya nggak akan terwujud, karena kalau nggak ada perubahan undang-undang nggak mungkin apa maunya itu direalisasikan," kata Doli di Bidakara, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Doli menyoroti sikap Adil. Ia mengingatkan, pentingnya pejabat publik mengedepankan etika jabatan.
"Nggak bisa juga sembarangan, toh kalau dia maki-maki gak akan ada perubahan. Perubahan itu ada di undang undang. Jadi dia mau maki-maki siapa-siapa juga itu akan menimbulkan masalah baru," kata Doli.
Apalagi, kata Doli, seorang kepala daerah yang tidak hanya harus memiliki etika jabatan, melainkan juga kode etik.
"Pejabat ini ada kode etiknya loh. Kepala daerah itu diatur dalam sebuah peraturan perundangan yang nggak boleh melawan pemerintah pusat. Nah itu nanti bahaya kalau misalnya terus dibiasakan kayak gitu," kata Doli.
Sebelumnya, Muhammad Adil menjadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian DBH migas. Hal itu, ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti mengancam angkat senjata hingga pindah ke negara tetangga, Malaysia.
Pernyataan Adil dipicu persoalan DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai.
"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau dikutip pada Senin (12/12/2022).
Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.
"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?" sambung Adil.
Ia juga turut menyinggung target Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan masalah kemiskinan. Menurutnya, hal itu tidak akan tercapai jika DBH Meranti tak berpihak pada daerah.
"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil penuh amarah.
"Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?" imbuhnya.
Pria yang pernah bersitegang dengan Gubernur Riau Syamsuar itu menegaskan, tidak banyak menuntut dan hanya meminta Kemenkeu agar membuka data DBH minyak Meranti secara transparan.
"Kami ini pak 25,68 miskin di BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil, saya penghasil minyak, liftingnya naik. Sehari hampir 8000 barel/d, dollarnya naik. Makanya saya dari awal ngomong walau baru tiga minggu nggak paham juga. Saya terus terang pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah pak," kata dia.
Adil mengaku menunggu arahan dari Mendagri terkait gugatan transparansi pembagian DBH. Ia juga mengaku muak dengan jawaban dari Kemenkeu.
"Ya kita tunggu nantilah, ada tidak gugatan saya ke mahkamah. Saya lagi menunggu Pak Tito, karena Pak Tito pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri untuk pembina kepala daerah. Izin pak saya enek mandang bapak di sini. Aku tinggalkan lah ruangan!" ujar dia.
TERPOPULER