Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang bicara terkait politik dengan mengusulkan pemilihan kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Terkait itu Peneliti ICW Kurnia Ramdhana menyebut pernyataan itu menunjukkan dangkalnya analisa Alexander. Hal itu juga dimaknainya sebagai upaya untuk merenggut hak rakyat terlibat dalam proses pemilihan umum di daerahnya.
"Kesimpulan ini tergambar jelas dari pernyataan Alexander Marwata yang mengusulkan agar meniadakan Pilkada langsung di beberapa daerah lalu diubah dengan mekanisme penunjukan Kepala Daerah dari pemerintah pusat. Bagi kami, pernyataan itu terlalu melompat dari permasalahan sebenarnya dan dangkal secara analisa," kata Kuria lewat keterangannya, Kamis (15/12/2022).
Kurnia mengatakan Pilkada tak langsung atau menggunakan mekanisme penunjukan tidak serta merta mengatasi permasalahan korupsi. Hal itu justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan menguatnya isu nepotisme.
"Kami melihat terdapat analisa yang bengkok dari pernyataan Alex. Contohnya saat ia menyalahkan Pilkada langsung di tengah maraknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Padahal, problematikanya bukan Pilkada langsung, melainkan pada ruang gelap pembiayaan kampanye, masifnya politik uang, dan rekrutmen partai politik," kata Kurnia.
Pada persoalan itu kata Kurnia, seharusnya sebagai solusi bukan mengusulkan Pilkada tak langsung.
"Melainkan memperbaiki regulasi kepemiluan, sosialisasi anti politik uang kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan integritas partai politik," kata dia.
Sebelumnya pimpinan KPK mengusulkan Pilkada di beberapa daerah dilakukan penunjukkan langsung oleh pemerintah. Adapun yang menyampaikan usulan tersebut adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Alex beralasan tidak semua wilayah di Indonesia sudah siap menjalankan pilkada langsung dan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapabilitas mengurus wilayah.
"Saya yakin jauh lebih efektif lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk Pilkada langsung itu kalau kepala daerah yaitu ditunjukkan langsung," ucap Alex dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).
