Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan membuat pernyataan yang memantik reaksi publik. Ia menyoroti cara kerja KPK yang kerap melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.
Menurut Luhut, OTT KPK tidak bagus, bahkan membuat jelek negara. Kata dia, OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk.
"OTT-OTT ini kan ndak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dilansir dari acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang disiarkan di Youtube StranasPK Official, Selasa (20/12/2022).
"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," sambungnya yang dimandati mengurusi e-katalog oleh Presiden Joko Widodo.
Luhut juga menyindir KPK, agar para pejabat hidup dengan tenang tanpa ada OTT karena dugaan korupsi.
"Hidup-hidup sedikit boleh lah, kita mau bersih-bersih di surga saja. Tapi KPK juga jangan sedikit-sedikit tangkap tangkap, lihat-lihat lah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan saya yakin," tukasnya.
Pantik Kritik Publik
Video Luhut yang menyinggung OTT KPK itu sontak langsung bikin heboh. Banyak netizen melontarkan kritik.
"Kok bisa membiarkan koruptor berkembang biak," tulis netizen.
Baca Juga: Luhut Minta KPK Kurangi OTT Koruptor, Publik: Dukung Korupsi dong?
"Gampang..saja.. Bagaimana kalau koruptor yang sudah ketauan langsung ditembak mati seperti di negara yang Opung idolakan China..," tulis netizen lain.
Kritik keras juga dilontarkan eks penyidik KPK Novel Baswedan soal ucapan Luhut. Lewat cuitannya di Twitter, Novel mengatakan, OTT KPK biasanya terkait transaksi suap menyuap penyelenggara negara.
Kata Novel, praktik suap merupakan induk dari korupsi.
"OTT kasusnya suap, yang merupakan induk korupsi. OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak, pelaku tidak bisa mengelak," cuit Novel.
Novel mengatakan setiap praktik suap pasti ada kepentingan di baliknya. Kerugian negara juga tak akan terjadi jika di-OTT.
"Suap pasti ada kepentingan di baliknya, bila di-OTT maka kerugian negara tidak terjadi. @KPK_RI perlu sosialisasi agar pejabat tidak resisten dengan OTT," tulisnya.
