Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai aturan dan tak ada penundaan.
Hasyim menyebut kehadiran Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dalam acara KPU dan Bawaslu menjadi salah satu indikator pemilu tetap jalan terus.
Pernyataan Hasyim tersebut menanggapi masih maraknya pihak-pihak yang menarasikan soal isu adanya penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
"Jadi indikator-indikator yang perlu kami sampaikan adalah pemilu harus jalan terus sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dan regularitas 5 tahunannya," kata Hasyim kepada wartawan dikutip Rabu (21/12/2022).
Indikator pertama, kata sia, yakni dengan adanya regulasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 e ayat 1, yang menyebutkan asas pemilu selain luber dan jurdil, salah satunya adalah pemilu diselenggarakan dalam regularitas 5 tahun sekali.
Kemudian indikator kedua, Hasyim menyebut, tahapan pemilu sudah berjalan dengan ditandai adanya peserta Pemilu 2024 yakni partai-partai politik.
Para partai politik akan mulai mencalonkan figur menjadi caleg pada Mei 2023, kemudian dilanjut pendaftaran caleg DPD RI.
"Nanti Oktober 2023 pendaftaran calon presiden, wakil presiden. Nah dari situ aja kan indikatornya peserta pemilih sudah by parpol, nah nanti partai-partainya mengusulkan daftar calon," tuturnya.
Lebih lanjut, indikator pemilu tetap jalan terus yakni, kata Hasyim, ditandai dengan kehadiran Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi KPU dan acara konsolidasi Bawaslu.
Baca Juga: Beda Potret Pernikahan Anak Presiden SBY dan Joko Widodo, Siapa yang Paling Mewah?
"Presiden kan pada 2 Desember hadir pada konsolnas KPU kemudian hari sabtu kemarin pak presiden juga hadir konsolidasi Bawaslu. Dalam pandangan kami itu indikator bahwa pemerintah memberikan dukungan pemilu berjalan tepat waktu sesuai regulitas 5 tahun," tuturnya.
Adapun terkahir, indikator selanjutnya yakni soal anggaran. Hasyim menyebut anggaran setidaknya masih mencukupi hingga 2023.
"Dukungan anggaran yang sudah disepakati atau sudah disetujui dipanya sudah diserahkan presiden kepada KPU. Untuk itu, setidak-setidaknya kan sampai tahun 2023 ini anggaran ini tersedia untuk tahapan pemilu," pungkasnya.
