Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP mengunjungi Pulau Rondo dan kecamatan yang menjadi Lokasi Prioritas (Lokpri) di Kota Sabang, Provinsi Aceh.
"Kunjungan ini kami lakukan sebagai upaya mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk menghindari potensi gangguan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di perbatasan," ujar Mahfud, dalam sambutan kunjungan kerja di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Rabu (21-22/12/2022).
Pada hari pertama kunker, Menko Polhukam dan Mendagri mengunjungi dan mengecek kondisi Pulau Rondo. Secara khusus, Menko Polhukam juga berterima kasih kepada para pihak yang telah berpartisipasi bersama BNPP RI menyertai kunjungan ini, yaitu kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat, berupa 1.500 paket daging kemasan kaleng sebagai program mengatasi stunting di Kota Sabang.
Selain itu, satu paket pembangkit listrik tenaga surya, dan 10 unit bantuan bedah rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni, masing-masing 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukakarya dan 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukajaya.
“Saya berterima kasih kepada PT Harita Group, yang telah menyerahkan bantuan sembako sebanyak 540 paket dan 200 paket perlengkapan sekolah berupa tas dan alat tulis, termasuk kepada PT Deli Pratama yang telah memberikan bantuan 4 Unit Motor Tempel 15 PK, 40 Unit Jaring Tangkap 2,5 Inch, dan 4 Hand Tractor 8,5 PS kepada nelayan," ujarnya.
Usai memberikan bantuan, Menko Polhukam dan Mendagri meninjau layanan jemput bola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan vaksinasi, penanganan stunting, serta meninjau kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Mahfud dan Tito menyempatkan berbincang dengan petugas di meja-meja pelayanan, antara lain pelayanan pembuatan akta (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian), pelayanan KTP Digital dan meja pelayanan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula usia 16-17 tahun.
Kepada petugas, Menko Polhukam menanyakan waktu layanan yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran, dan dijawab petugas paling lama satu hari jadi. Kedua menteri ini pun sempat berbincang-bincang dengan para pemohon dokumen kependudukan, yang semuanya mengaku senang karena langsung memperoleh dokumen kependudukan yang dibutuhkan.
Begitu pun ketika Mendagri bertanya, apakah dipungut biaya? Langsung dijawab lugas oleh masyarakat, "Gratis, Pak.."
Menko Polhukam secara simbolis menyerahkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KIA, dan KTP-el kepada para penduduk. Sementara Mendagri berkenan menyerahkan KTP Digital secara simbolis kepada sejumlah penduduk.
TERPOPULER
