REGIONAL:
Partai Reformasi (disingkat PR) yang disahkan pada 27 Mei 2000 ini dipimpin oleh Syamsahril Kamal sebagai ketua umum. Sementara kursi wakil ketua umum dijabat oleh B Sigit Nugroho. Adapun cita-cita Partai Reformasi adalah berkontribusi memberikan arah baru Indonesia, sekaligus melahirkan pemimpin yang akan membawa RI menjadi satu dari lima kekuatan besar dunia.
6. Partai Pemersatu Bangsa
Partai Pemersatu Bangsa (PBB) didirikan pada tanggal 18 Juli 2001. Ketua Umum PPB adalah Eggi Sudjana sedangkan jabatan sekjen diemban oleh salah satu tokoh Tionghoa yaitu Tjandra Setiadji. Partai ini pernah tidak lolos verifikasi untuk bisa menjadi peserta pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019.
7. Partai Berkarya
Partai Beringin Karya atau disingkat Partai Berkarya adalah merupakan gabungan dari 2 partai politik, yaitu Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik yang didirikan pada 15 Juli 2016. Ketua Umum Partai Berkarya saat ini adalah Muchdi Purwoprandjono dengan jabatan sekjen yang dipegang oleh Badaruddin Andi Picunang.
8. Partai Republik Satu
Partai Republik Satu turut serta dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 dan diketuai oleh D. Yusad Siregar jika lolos verifikasi parpol. Kini ketua umum Partai Republik Satu adalah Hasnaeni Moein yang dikenal sebagai wanita emas. Kekinian, Hasnaeni melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait dugaan pelecehan seksual.
9. Partai Prima
Partai Rakyat Adil Makmur (disingkat PRIMA) dideklarasikan pada 1 Juni 2021. Partai Prima diprakarsai oleh sejumlah aktivis dari organisasi gerakan sosial, serikat buruh, aktivis/tokoh Islam, pelaku usaha kecil dan menengah, kaum professional, aktivis perempuan, dan kaum muda. Kini Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur adalah Agus Jabo Priyono yang menjabat sejak 1 Juni 2021.
Iri Dengan Partai Ummat
Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani menyinggung nasib mujur Partai Ummat yang diberi kesempatan verifikasi ulang meski tak lolos verifikasi faktual. Partai Ummat memperoleh kesempatan itu setelah mencapai sepakat dengan KPU dalam forum mediasi di Bawaslu RI.
"Perlakuan yang berbeda diberikan kepada Partai Ummat yang baru-baru ini dinyatakan tidak lolos verikifasi faktual, perlakuan semacam ini jelas memperlihatkan kerja KPU yang tidak professional, tidak jujur dan tidak adil. Sungguh perlakukan yang tidak adil dan melukai hak-hak konstitusional kami," kata Ahmad Yani.
Ahmad Yani cs menilai seluruh komisioner KPU RI tidak profesional, tidak jujur, dan tidak independen. Oleh karenanya, mereka mengadukan seluruh komisioner KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (22/12)
KPU Soal Desakan Parpol Tak Lolos untuk Hentikan Pemilu
KPU memberikan tanggapan desakan parpol tak lolos untuk menghentikan Pemilu 2024. Pihak KPU menegaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilu hanya dapat dihentikan atau ditunda karena gangguan eksternal. UU Pemilu hanya mengenal istilah pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
"Pemilu lanjutan dapat dilakukan apabila sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik pada awak media, Jumat (23/12/2022).
"Pelaksanaan pemilu lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang terhenti. Hal ini diatur dalam Pasal 431 ayat 1 dan 2 UU Pemilu," lanjutnya.
Kontributor : Trias Rohmadoni
TERPOPULER
