Politikus PDIP Soal Isu Reshuffle: Tergantung Jokowi, Urusan Dia

Suara.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, menyerahkan sepenuhnya keputusan soal perombakan kabinet atau reshuffle ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, tak masalah jika Jokowi merombak satu hingga tiga kursi menteri di kabinet. 

"Tergantung Jokowi aja. Kalau tiga boleh, dua terserah, satu ya urusan dia," kata Adian kepada wartawan, dikutip Sabtu (24/12/2022). 

Adian mengaku memang punya catatan evaluasi terhadap menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan kekinian. Namun, ia tak yakin catatannya tersebut sama dengan catatan Presiden Jokowi. 

"Gue punya catatan, tetapi apakah catatan gue sama dengan catatan jokowi kan kita enggak tahu. Problem-nya, yang mau reshuffle gue atau Jokowi? Kalau Jokowi, ya, tergantung catatan dia. Ada yang menurut gue tidak baik tapi menurut Jokowi ada informasi lain, jangan-jangan itu yang baik," tuturnya. 

Sementara itu, ketika ditanya apakah masih yakin menteri-menteri dari PDIP akan dipertahankan, Adian memberikan jawaban diplomatis. 

"Kalau itu gue enggak bisa jawab, itu evaluasi ketua umum sama presiden. Kita enggak ikutan, tetapi bahwa kemudian kita percaya bahwa menteri-menteri kita memberikan yang terbaik buat negara ini, iya lah. Ada yang mungkin punya kekurangan dalam satu hal dua hal, ya wajar," pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle, dan ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju. 

"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022). 

Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri. 

"Ya, nanti," ungkapnya. 

Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. 

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle. 

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.