Suara.com - Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda turut merespons soal sinyal Presiden Joko Widodo bakal melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Menurut Huda, perombakan kabinet menjadi mendesak dilakukan jika Presiden merasa terganggu dengan pembantunya.
"Kalau presiden terganggu psikologisnya dengan seorang pembantu, diresign pasti," kata Huda ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2022).
Memang menurut Huda, hal mendesak bagi Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet merupakan hal yang subjektif.
"Jadi sangat subjektif karena jabatan menteri jabatan politik. Karena jabatan politik, hari ini dia dilantik besok dipecat biasa. Karena jabatan politik. Terlebih pembantu presiden," ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, jika ditanya apakah ada hal yang mendesak untuk dilakukan reshuffle maka jawabannya tergantung subjektivitas Jokowi.
"Jadi kalo ditanya nggak ada urgensinya, bentar lagi pemilu, urgensinya ya urgent kapanpun menurut subjektivitas subjektif," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri. "Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
TERPOPULER
