REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, naik pitam mendengar ucapan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang menyebut dua menteri Nasdem di kabinet perlu dievaluasi di tengah ramainya isu reshuffle.
Menurut Irma, Djarot sebaiknya tidak asal bicara terkait urusan evaluasi menteri. Sebab, dua menteri Nasdem yakni Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, punya segelintir prestasi.
“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma kepada wartawan, Sabtu (24/12/2022).
Dijelaskan Irma, Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan. Dampaknya, kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka mencegah abrasi.
"Lalu, coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," tegasnya.
Siti Nurbaya juga disebut Irma telah melakukan kinerja yang sangat baik di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan.
Sebanyak jutaan hektar hutan yang selama ini lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu kini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah.
Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo dinilai Irma mampu menjaga nilai pertanian di masa pandemi Covid-19.
"Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian," imbuh Irma.
Irma juga meminta Djarot untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras di petani sudah cukup.
Sebelumnya, Djarot meminta agar dua menteri dari Nasdem untuk bisa dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi … semua menteri juga dievaluasi … supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tuturnya.
Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya, Djarot menyoroti soal swasembada beras di mana, ternyata, impor beras masih terjadi.
Djarot menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka, impor beras sebenarnya tak perlu terjadi.
"Coba buka, satukan, perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil, dan petani nya bisa untung, ini semua perlu di evaluasi," pungkasnya.
TERPOPULER
