Jokowi Janji Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Padam, ICW: Terlanjur, Gardunya Sudah Meledak!

Suara.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyentil janji Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. ICW menyebutkan bahwa pihaknya sudah tidak mempercayai keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini dinyatakan sendiri oleh peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam perbincangannya di kanal YouTube Refly Harun Official.

"Enggak percaya, pertama saya pribadi tidak melihat ada keserisusan politik hukum pemberantasan korupsi yang clear," ujar Kurnia.

"Terakhir di 2019 sarana mematikannya datang, pertama pemilihan pemimpin KPK yang penuh dengan permasalahan yang kedua di bulan sepetember akhirnya UU KPK berhasil direvisi," tambahnya.

Menurut Kurnia, bukti kongkret ketidakberpihakan pemerintah adalah turunnya indeks persepsi korupsi yang anjlok.

"Kondisi KPK semakin mengkhawatirkan," tuturnya.

Lebih lanjut Kurnia menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya sempat berpidato pada Hari Peringatan Anti Korupsi 2020 yang menyebutkan pemberantasan korupsi tak boleh padam.

Namun menurut Kurnia, pemberantasan korupsi di indonesia bukan lagi padam malah sudah meledak gardunya yakni KPK.

"Bagi saya bukan lagi padam hari ini gardunya sudah meledak, udah sulit diselematkan," kata Kurnia.

"Pusat kendali itu yang menyebabkan terjadi hari ini," tambahnya.

Luhut Binsar: OTT KPK Enggak Bagus

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan punya pandangan tersendiri soal cara kerja KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut Luhut, cara itu tidak bagus.

Menteri Luhut menyebut OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk.

"OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dilansir dari acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang disiarkan di Youtube StranasPK Official, Selasa (20/12/2022).

"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," sambungnya yang dimandati mengurusi e-katalog oleh Presiden Joko Widodo.