Suara.com - Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Syarief Hasan telah rampung diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2012-2013. Dia dipanggil sebagai saski untuk tersangka Kemas Danial (KD).
Usai menjalani pemeriksaan, Syarif Hasan mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik KPK soal jabatannya selama menjadi Menteri Koperasi dan UKM periode tahun 2009 - 2014.
"Hanya tugas-tugas menteri antara lain di bidang pengawasan," kata Syarief Hasan saat dihubungi wartawan, Rabu (4/1/2022).
Ia menuturkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada dirinya berlangsung kurang lebih satu setengah jam.
Periksa Syarif Hasan
Sebelumnya KPK mengumumkan pemeriksaan terhadap Syarief Hasan dengan kapasitas sebagai saksi. Anggota dewan dari partai Demokrat ini diduga memiliki informasi penting dalam perkara korupsi yang menjerat Kemas Dania.
Selain Syariefuddin Hasan, KPK juga memanggil satu saksi lainnya, seorang wiraswasta bernama Endang Suhendar.
Pada kasus ini KPK sudah menetapkan empat tersangka, Kemas Danial yang merupakan mantan Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jabar, Dodi Kurniadi (DK), Sekretaris II Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jabar, Deden Wahyudi (DW), dan Direktur Pancamulti Niagapratama, Stevanus Kusnadi (SK).
Kemas bersama tiga tersangka diduga melakukan pemukatan jahat. Mereka diduga melakukan penyaluran fiktif dari dana bergulir koperasi dan UMKM. Karena perbuatannya negara mengalami kerugian sekitar Rp116,8 miliar.
Baca Juga: Fakta-fakta Pembobolan Rumah Jaksa KPK: Pelaku Cuma Butuh 6 Menit, Barang Curian Dibuang ke Sungai
Kemas diduga menerima uang senilai Rp Rp13,8 miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mall BTP dari Stevanus. Sementara Dodi dan Deden diduga mendapatkan mobil dan rumah dari Kopanti Jabar.
Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
