Forum Silaturahmi Organisasi Islam (FSOI) Jawa Barat mendesak DPRD setempat untuk memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pernyataannya soal Kesra Jabar Gate Rp 1 triliun pada Nahdlatul Ulama Jabar.
Mereka meminta DPRD Jabar untuk mendesak Ridan Kamil menjelaskan pola dan dasar pengalokasian Hibah APBD selama ini, termasuk alokasi dana hibah Rp 1 Triliun kepada NU Jawa Barat.
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar lembaga-lembaga negara yang berwenang seperti BPK, Ombudsman dan KPK untuk turut mencermati, mengawasi dan atau memeriksa pengalokasian dana Hibah APBD Jabar di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil.
“FSOI Jabar juga mengajak seluruh elemen Organisasi dan Warga Jawa Barat untuk ikut berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemerintahan Jawa Barat,” tulis pernyataan sikap FSOI Jabar yang diterima, Rabu (4/1/2023).
“Khususnya yang menyangkut tata kelola keuangan termasuk pola pengalokasian dana Hibah APBD Jawa Barat kepada Organisasi Kemasyarakatan,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhirnya bertemu dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat untuk mengklarifikasi soal bantuan Rp1 triliun yang jadi polemik di internal NU Jabar.
Ridwan Kamil mengatakan, hasil pertemuan dengan PWNU Jawa Barat tadi menjelaskan secara mendalam soal bantuan Rp1 triliun untuk Nahdlatul Ulama Jabar.
Menjelaskan terkait kemana saja anggaran Rp1 triliun untuk NU Jabar, khususnya untuk masyarakat Jawa Barat yang memang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama Jabar.
“(Hasil pertemuan tadi), sudah tidak ada masalah itu, hanya masalah penjelasan yang dibutuhkan secara mendalam,” kata Ridwan Kamil usai pertemuan dengan PWNU Jawa Barat, Bandung, Kamis, 29 Desember 2022.
Baca Juga: Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang
“Tadi saya hadir, karena saya sangat menghormati ulama. Tadi saya menjelaskan secara mendalam, dan alhamdulilah dipahami. Itu (anggaran Rp1 triliun) untuk program-program warga Jabar yang memang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama, kira-kira begitu,”sambung dia.
Setelah berdiskusi tambah gubernur Jabar, ternyata memang penerima bantuan Rp1 triliun tersebut bukan kepada Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan. Melainkan kepada masyarakat Jabar yang memang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama Jabar.
