Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi menyorot sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap kurang kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan. Terutama pengawasan terhadap pemerintah.
Hal itu dimuat Formappi dalam rilis evaluasi kinerja DPR masa sidang II tahun sidang 2022-2023. Rilis tersebut diberi judul "DPR Konsisten jadi Mitra Setia Pemerintah".
"DPR belum fokus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, hal itu tampak pada beberapa rencana kegiatan pengawasan yang tidak ditemukan realisasinya," kata Peneliti Bidang Pengawasan Formappi Albert Purwa membacarakam rilis evaluasi secara daring, Jumat (6/1/2023).
Formappi mencatat rencana kegiatan pengawasan yang tidak terealisasi di antaranya penegakan hukum atas tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang, serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh.
"Dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia," ujar Albert.
Formappi lantas mengingatkan DPR untuk lebih kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah di sisa masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024.
"Mumpung masih ada sisa waktu masa jabatan, DPR harus lebih kritis dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah serta menindak lanjuti temuan-temuan BPK atas kerugian negara di kementerian maupun lembaga negara," kata Albert.
