Suara.com - Isu reshuffle kabinet Jokowi masih menjadi pembahasan hangat dan menegangkan, terutama di antara PDIP dan NasDem.
Politikus kedua partai politik itu memiliki pun tampaknya semakin memanas menanggapi isu reshuffle menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Seperti halnya politisi PDIP yang tampak semakin menunjukkan sikap konfrontasinya terhadap Partai NasDem, dengan getol secara gamblang menyebut menteri NasDem layak dievaluasi.
Kendati demikian, PDIP tetap menyerahkan semua keputusan reshuffle menteri di tangan Jokowi sendiri.
"Kami tidak ingin lebih lanjut lagi, ini kewenangan presiden. Biarlah dengan evaluasi ini tentu presiden yang nanti akan memutuskan," ujar Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dikutip Suara.com dari tayangan Metro TV, Minggu (08/01/2023).
Selain itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menilai bahwa deklarasi Anies Baswedan oleh NasDem, yang disebut jadi antitesa Jokowi adalah berkaitan dengan etika.
"Kalau soal dikatakan antitesa itu sebenarnya etika. Kalau kita sudah mau mengambil sesuatu yang berlawanan antitesa ya etikanya. Kenapa tidak berani mengambil langkah seperti itu? Itu juga perlu menjadi satu pertanyaan tersendiri," sambungnya.
Eriko lantas menegaskan reshuffle tetap berada di tangan presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Chorie alias Gus Choi juga turut menanggapi hal tersebut.
Baca Juga: Anies Baswedan Dibandingkan Dengan Jokowi, Refly Harun: Saat Ini, Anies yang Lebih Disambut
Gus Choi secara tegas menyampaikan bahwa presiden bukanlah raja dan pengusung memiliki hak untuk diajak berunding soal sosok yang akan direshuffle.
"Presiden punya hak memang, memang iya punya hak. Tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembug bermusyawa," kata Gus Choi.
"Kami tidak mau menyakiti partai lain, tidak mau mengganggu partai lain. Silahkan mau apa mereka, kami akan jalan terus sesuai dengan hak-hak NasDem," pungkasnya.
