KPK Geledah Gedung DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Era Anies, Heru Budi Tutup Mulut

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023) lalu. Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogadung tahun 2018 atau saat era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Ditanya soal ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar. Saat ditanya, ia memilih menutup mulutnya menggunakan kertas tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

Pertanyaan ini dilontarkan Heru usai melakukan peninjauan pembangunan tanggul di daerah aliran sungai Kali Sanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menjawab pertanyaan soal kegiatan, Heru ditanya soal penggeledahan tersebut.

Sambil menutup mulutnya, Heru langsung meninggalkan lokasi wawancara dan masuk ke mobil untuk menuju ke kegiatan selanjutnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ruangan kerja Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan Anggota DPRD, Mohamad Taufik turut digeledah pada rangkaian penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Selasa (17/1/2023).

Hal itu diungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (18/1/2023).

"Iya (turut digeledah) di lantai 10 dan teman juga tahu di sana kan ada lantai 10 tadi saya sebutkan termasuk lantai 2. Termasuk (ruangan) Ketua DPRD Prasetyo Edi," kata Ali.

Petugas keamanan kantor DPRD DKI Jakarta berjaga saat pengeledahan kantor DPRD DKI Jakarta oleh KPK di Jakarta, Selasa (17/1/2023). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja]

Ali mengungkap pada penggeledahan di Kantor DPRD DKI Jakarta penyidik KPK menggeledah enam ruangan, di antaranya lantai 10, 8, 6,4, dan 2, serta ruangan staf komisi DPRD DKI Jakarta.

Hasil penggeledahan itu KPK mengamankan sejumlah barang, di antaranya dokumen dan alat elektronik.

"Diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta," jelas Ali.