Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan segera mengumumkan kebijakan penghentian ekspor mentah tembaga, mengikuti langkah serupa yang sudah berlaku untuk nikel disusul bauksit per Juni nanti.
"Saya sudah sampaikan di Desember kemarin bauksit stop bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi tembaga stop tahun ini. Stop," kata Jokowi saat menjadi pembicara kunci dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (1/2/2023).
Jokowi menjelaskan bahwa pertimbangannya untuk menghentikan ekspor tembaga didasari hasil tinjauannya atas progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, serta fasilitas serupa lain yang juga dibangun di Nusa Tenggara Barat.
"Saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi, Freeport itu sudah 51 persen. Jadi, berani kita stop," ujarnya.
Kepala Negara juga mengingatkan kembali bahwa Indonesia saat ini sudah menjadi pemilik mayoritas saham PT Freeport Indonesia.
"Jadi, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika (Serikat). Sudah mayoritas kita miliki," tutur Jokowi.
Jokowi sebelumnya telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 dan ia memaparkan manfaat besar atas kebijakan tersebut.
Menurut dia, hilirisasi telah menciptakan lompatan nilai yang dari industri pertambangan nikel Indonesia, dari yang sebelumnya hanya berkisar 1,1 miliar dolar AS menjadi 30-33 miliar dolar AS pada 2022 berdasar perkiraannya.
"Bayangkan dari kira-kira Rp17 triliun, kemudian melompat menjadi Rp405 triliun. Betapa nilai tambah itu sangat besar sekali," katanya.
Baca Juga: Kaesang Pangarep Diincar Banyak Partai, Jokowi Blak-blakan: Saya Gak Yakin Dia Serius
Kebijakan tersebut digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan Indonesia dinyatakan kalah dalam kasus tersebut.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa kekalahan itu bukan akhir dari segalanya sebab Indonesia masih bisa mengajukan banding. Di sisi lain, kebijakan awal larangan ekspor telah dibarengi dengan pembangunan hilirisasi industri yang berjalan.
"Enggak tahu menang atau kalah ini banding. Kalah ya tetep terus. Barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur. Kalau mundur, sudahlah jangan berharap kita ini menjadi negara maju," terangnya.
Presiden juga sempat menitipkan kepada dunia perbankan agar turut berperan aktif dalam mengawal kebijakan hilirisasi pertambangan tersebut, salah satunya dengan memberi kemudahan ketika ada pengajuan kredit untuk pembangunan smelter.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri BUMN Erick Thohir. (Antara)
