Infografis
Selain membina peserta, Dinas TPH juga menunjuk sejumlah perusahaan sebagai offtaker. Menurut Rizky, kejanggalan dalam program ini sudah terasa sejak program dimulai.
Ia mengatakan, pada Juli 2021 ia dan para peserta lainnya melakukan penandatanganan kerja sama (PKS) dengan salah satu perusahaan offtaker. Ketika itu ia diminta untuk tanda tangan. Namun ia tidak diberitahu apa saja isi dari PKS tersebut.
"Jadi kita bikin agenda bedah isi PKS. Namanya yang punya perusahaan pasti bisa jawab semua pertanyaan dan bodohnya kami percaya saja," kata Rizky
Setelah itu, permasalahan mulai muncu lsatu persatu. Dimulai dari terlambatnya pengiriman indukan tanaman yang tidak sesuai dengan perjanjian. Keterlambatan itu membuat Rizky dan petani milenial lainnya kehilangan satu siklus panen.
"Harusnya indukan tanaman yang diberikan 300 per orang, tapi ini kurang dan baru diberikan pada bulan November," cerita Rizky.
Setelah itu, muncul lagi permasalahan dari sektor permodalan. Tiap peserta diberikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank BJB sebesat Rp50 juta perorang.
Namun ternyata dana tersebut tidak diberikan secara tunai kepada petani. Dana tersebut justru disimpan dan dikelola oleh salah satu perusahaan offtaker.
Itu artinya, Rizky dan peserta lainnya tidak memegang uang tunai, melainkan dalam bentuk barang seperti indukan tanaman dan barang-barang lainnya.
Panen pertama yang dituai Rizky dan teman-temannnya terjadi pada Desember 2021. Namun ketika itu hasil panen sedikit, sehingga proses bagi hasil tidak dilakukan. Rizky baru mendapatkan uang apresiasi dari perusahaan offtaker sebesar Rp2,5 juta pada Januari 2022.
Baca Juga: Dapat Lampu Hijau Polda Jabar, Persib Pakai GBLA Jamu PSS dengan Penonton
"Dan hasilnya pun sangat kecil hanya 1.046 tanaman yang mampu kita panen karena masih banyak tanaman dalam masa pemulihan," ujarnya.
