- Kejati DKI menetapkan dua mantan karyawan BPJS Ketenagakerjaan (SL dan SAN) sebagai tersangka klaim JKK fiktif 2014–2024.
- Kedua tersangka memverifikasi dan menyetujui klaim palsu dari tersangka RAS, menerima komisi 25% dari total klaim Rp21 miliar.
- SL dan SAN ditahan mulai 22 Desember 2025 atas dugaan tindak pidana korupsi terkait 340 klaim fiktif.
Suara.com - Kejaksaan Tinggi Jakarta kembali menetapkan dua orang tersangka dalam perkara tindak pidana klaim fiktif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2014–2024.
Kepala Seksi Operasi Pidana Khusus (Kasi Ops Pidsus) Kejati DKI Jakarta, Adhya Satya, mengatakan kedua tersangka yang baru ditetapkan berinisial SL dan SAN. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup.
“SL selaku mantan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta dan SAN selaku mantan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebon Sirih,” kata Adhya di Kejati Jakarta, Senin (22/12/2025).
Adhya menuturkan, kedua tersangka tersebut bekerja sama dengan RAS yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pemalsuan atau klaim fiktif pencairan BPJS Ketenagakerjaan.
“Sebelum RAS memasukkan dokumen klaim JKK, terlebih dahulu yang bersangkutan telah memberikan informasi kepada SL maupun SAN yang bertugas di cabang masing-masing untuk melakukan verifikasi dokumen klaim JKK tersebut,” jelasnya.
Adhya mengungkapkan, saat RAS mengajukan klaim, SL dan SAN secara sadar mengetahui bahwa dokumen yang diberikan adalah palsu. Namun, keduanya justru menyetujui permohonan klaim tersebut.
Berdasarkan kesepakatan, SL dan SAN menerima komisi sebesar 25 persen dari nilai klaim yang dicairkan oleh RAS.
Secara total, ketiga tersangka diduga telah melakukan klaim fiktif terhadap 340 orang. Namun, ratusan orang tersebut tidak pernah menjalani perawatan sebagaimana yang diklaim.
Adapun total nominal uang yang diperoleh para tersangka dari hasil klaim fiktif tersebut mencapai Rp21 miliar.
SL dan SAN dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Keduanya juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 22 Desember 2025.
“SL ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan SAN ditahan di Rutan Kelas I Cipinang,” tandasnya.
TERPOPULER
