Infografis
Baru-baru ini, PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung partai di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gemar impor pangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sekjen PDIP tersebut mengatakan bahwa PDIP tengah menunggu momentum terkait dengan kerja sama antar partai untuk Pemilu 2024. Ia menyebut bahwa PDIP tidak cocok bekerja sama dengan partai yang selalu melakukan impor.
"Kalau PDI kan dalam fakta-fakta empirisnya selalu bekerja sama dengan partai lain. Karena spirit gotong royong sebagai saripati dari Pancasila itu. Tetapi dalam kerja sama ini melihat momentum, ada kesesuaian ideologi, kesesuaian platform, kesesuaian desain terhadap masa depan, cara pandang terhadap masa depan," ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini nggak cocok buat PDI Perjuangan," tuturnya.
Hasto menyebutkan bahwa PDIP tidak merasa takut ketinggalan partai-partai lain untuk membentuk sebuah koalisi. Hasto memandang bahwa hal yang sangat wajar apabila saat ini partai saling membentuk koalisi.
Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa PDI Perjuangan ingin bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan visi misi. Ia menyebut bahwa saat ini PDIP tengah fokus untuk memperluas pemilih.
Tanggapan Partai NasDem
Sindiran Hasto ini mengerucut pada dugaan menteri dari Partai NasDem. Kendati begitu, Partai NasDem tidak merasa tersindir dengan pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tersebut.
Melansir dari berbagai sumber, Wasekjen NasDem, Hermawi Taslim menyebutkan bahwa kebijakan impor pangan bukan keputusan menteri. Ia menyebut bahwa impor sendiri merupakan keputusan bersama dari sejumlah kementerian dan lembaga negara,
Baca Juga: CEK FAKTA: Ngerinya Penolakan Kampanye Anies Baswedan sampai Atribut dan Baliho Dibakar, Benarkah?
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Indonesia harus bisa berdaulat pangan. Ia mengatakan bahwa petani-petani di Indonesia bisa menghasilkan produk pangan sehingga tidak perlu lagi adanya impor pangan.
