Suara.com - Walikota hingga Ketua RW, diminta untuk memperketat pengawasan terhadap warga pendatang baru. Meski secara aturan tidak mewajibkan pindah domisili harus meminta keterangan RT dan RW, hingga desa atau kelurahan.
"Hari ini saya minta Pak Wali Kota, pak RW tetap memperhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, saat di acara Guyub RW, di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, pada Mingggu (5/2/2023).
Tercatat, lanjut Heru, berdasarkan data miliknya pada awal Februari 2023, perpindahan penduduk didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Meski demikian ia belum merinci soal data tersebut. Ia bakal menyampaikan data tersebut saat rapat ditingkatkan pimpinan TNI-Polri.
"Data yang saya terima per bulan ini, perpindahan pendudukanya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," ungkap Heru.
Angka kemiskinan di DKI Jakarta, kata Heru meningkat akibat masyarakat dari luar wilayah DKI Jakarta yang bermigrasi ke Jakarta. Hal itu terlihat saat Heru mengunjungi rumah sakit Pasar Minggu.
Saat itu ada kamar rawat inap yang diisi oleh 14 pasien. 9 pasien berasal dari luar kota DKI Jakarta. Namun, Heru tak menyebut rinci kota asal pasien.
"Artinya apa? Pemda DKI Jakarta akan menjadi beban," ujar dia.
Heru sangat menyesalkan atas kejadian tersebut. Padahal masih banyak warga DKI yang membutuhkan perawatan di rumah sakit tersebut.
Alasan Rumah Sakit Pasar Minggu begitu “Laris” lantaran di rumah sakit tersebut, lanjut Heru memiliki fasilitas yang bagus. Baik dari dokter hingga kamar perawatan.
“Wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, rumah sakitnya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," jelasnya.
Pemrov DKI Jakarta, Heru melanjutkan, tidak bisa melarang masyarakat untuk mendapat pengobatan di Rumah sakit Pasar Minggu. Tapi, ke depan APBD DKI Jakarta akan terbebani.
"Contoh Rumah Sakit Pasar Minggu harus dibesarkan, Pemda DKI Jakarta berkewajiban menambah tempat tidur. Begitu juga saya melihat di Rumah Sakit Budi Asih. Nanti kami sampaikan pada posisi saat tertentu, ini hanya umum saja," kata Heru.
Beban lain yang harus ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta jika terus menjadi target migrasi masyarakat berpenghasilan rendah juga bakal bertambah, lantaran DKI Jakarta memiliki 17 program jaminan sosial. Mulai dari KJP hingga bantuan sembako seperti daging ayam.
"Saya sampaikan kalau masyarakat berpenghasilan rendah terus berada di Jakarta terbebani oleh Pemda DKI Jakarta dan itu suatu kewajiban. Nanti juga merembetnya adalah ke jajaran TNI dan Polda," tutup Heru.
TERPOPULER
